Mendagri Minta Kepala Daerah Masifkan Pelaksanaan PPKM Darurat

Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi implementasi PPKM darurat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi secara virtual, Rabu (7/7/2021).

Tito juga mengatakan, sosialisasi dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan (Ormas) ataupun tokoh masyarakat seperti di Jawa Timur, dapat dijadikan model percontohan di daerah lain.

"Upaya persuasif, sosialisasi seperti disampaikan Kapolda Jawa Timur, bagus dengan NU, Muhammadiyah, dan lain-lain mungkin bisa direplikasi untuk kabupaten/kota melakukan hal yang sama dengan tokoh-tokoh masyarakat," kata Tito dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (8/7/2021).

Tito juga menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah untuk mau turun ke lapangan dalam melakukan pengecekan jalannya PPKM Darurat.

Menurut dia, itu penting dilakukan sebagai upaya mengidentifikasi secara langsung mobilitas masyarakat di berbagai sektor.

"Semua kepala daerah turun semua, ini yang dipesankan oleh Bapak Presiden pada saat ratas (rapat terbatas), (yaitu) kehadiran kepala daerah di lapangan," ujarnya.

Mantan Kapolri ini juga menekankan pentingnya kekompakan kepala daerah bersama Forkopimda dalam melaksanakan PPKM Darurat.

Serta meminta kepala daerah segera merealisasikan bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD masing-masing.

"Dengan begitu, ia berharap, masyarakat yang membutuhkan bantuan segera mendapatkan haknya melalui penyaluran Bansos sebagai dukungan bantuan dari pemerintah daerah," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi memutuskan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat untuk mencegah semakin luasnya penyebaran Covid-19.

Kebijakan itu dinamakan PPKM Darurat. Jokowi mengumumkan penerapan PPKM mikro darurat ini di Istana Kepresidenan pada Kamis (1/7/2021).

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," ujar Jokowi.