Ketika Slogan "Berani Jujur, Pecat!" Menyala di Gedung KPK...

JAKARTA, KOMPAS.com - Slogan Berani Jujur, Pecat! terpampang di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Senin (28/6/2021) malam.

Tulisan itu berasal dari tembakan laser berwarna merah menyala. Ada pula slogan Mosi Tidak Percaya dan Save KPK.

Pesan ini merupakan bagian dari aksi Greenpeace Indonesia dalam merespons berbagai isu terkait pemberantasan korupsi, mulai dari pemecatan 51 pegawai dalam polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) hingga upaya pelemahan KPK.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengapresiasi seluruh pihak yang senantiasa mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Termasuk, kritik yang disampaikan melalui aksi tersebut.

Ali mengatakan, jujur dan delapan nilai antikorupsi lainnya merupakan sikap dasar yang harus ditanamkan dengan sungguh-sungguh agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi.

"Masyarakat tentu masih ingat dengan sembilan nilai antikorupsi, bukan? Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil," kata Ali dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021).

"Jadi mengenai jargon Berani Jujur Pecat, kami rasa yang tepat Berani Jujur Hebat," ucap Ali.

Kendati demikian, kata Ali, KPK sangat menyadari bahwa setiap kelompok masyarakat punya perannya masing-masing untuk ikut mendukung pemberantasan korupsi.

"Oleh karenanya, KPK tak pernah bosan-bosan terus mengajak masyarakat melalui jargon-jargon antikorupsi, diantaranya Berani Jujur Hebat," ucap Ali.

Dikutip dari Tribunnews,com, Juru bicara #BersihkanIndonesia Greenpeace Indonesia, Asep Komaruddin mengatakan, melalui tulisan-tulisan tersebut masyarakat ingin menyuarakan kritik terhadap kebijakan dan kinerja KPK.

Salah satunya, mereka menyuarakan keadilan bagi 51 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat dinyatakan tidak lulus TWK.

"Sejumlah pesan terproyeksi di gedung KPK malam ini, menyampaikan pesan untuk menyelamatkan lembaga antikorupsi ini dari cengkeraman oligarki," kata Asep, Senin

Asep menyebutkan, polemik TWK ini telah mencuat sejak 51 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan dan penyidik-penyidik terbaik KPK lainnya dinonaktifkan.

Diduga kuat, kata dia, tes yang kontroversial tersebut adalah usulan dari Ketua KPK saat ini, Firli Bahuri.

"Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai, tes yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengangkat pegawai KPK menjadi ASN ini, cacat prosedur," kata Asep

Apalagi, menurut dia, pelaksanaan TWK terkesan terburu-buru dan beberapa pertanyaan yang terdapat dalam tes juga sama sekali tidak berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Bahkan, lanjut Asep, muncul asumsi bahwa TWK memang sudah dirancang untuk menyingkirkan mereka yang vokal dan berintegritas, serta mereka yang sedang menangani kasus-kasus besar seperti korupsi bansos, e-KTP, dan mengejar buron Harun Masiku.

"Pelemahan KPK di era pemerintahan Jokowi sudah terlihat jelas sejak Oktober tahun 2019, ketika revisi UU KPK disahkan," kata dia.

Selain itu, Asep menuturkan, meskipun terdapat aksi penolakan di berbagai daerah termasuk Jakarta, revisi UU KPK tetap disahkan.

Ia menilai usaha pelemahan ini kemudian semakin nyata dengan diangkatnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, padahal Firli pernah dinyatakan melanggar kode etik ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

“Upaya pelemahan KPK ini akan semakin memperburuk integritas KPK sebagai lembaga antikorupsi di negeri ini," ujar Asep.