Rekor 20.574 Kasus Baru Covid-19, Pimpinan Komisi IX Minta Pembatasan Diperketat

Melki mengatakan, salah satu yang mesti dilakukan pemerintah adalah mengetatkan penerapan kebijakan pembatasan, baik itu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

"Perpaduan berbagai langkah dilakukan secara pararel dalam sikon darurat penanganan lonjakan Covid-19 saat ini. Pertama, PSBB dibarengi PPKM skala mikro, RT, RW, dusun, kampung, desa, kelurahan, perlu dilakukan secara ketat dan disiplin," kata Melki saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

Ia mengatakan, pembatasan ruang publik seperti kantor, pasar, dan transportasi publik juga mesti dilakukan lebih ketat dan terkontrol.

Politikus Partai Golkar itu berpendapat, perlu ada ketegasan dari pemerintah pusat dan daerah hingga tingkat mikro untuk menjalankan prosedur dan ketentuan yang telah dibuat untuk penanganan Covid-19.

Di samping soal pembatasan, Melki juga mendorong agar upaya testing dan tracing dilakukan secara masif untuk mendapatkan gambaran penyebaran Covid-19 di lapangan.

"Perkuat kapasitas isolasi terpusat mulai dari level komunitas sampai level kabupaten/kota atau provinsi. Perkuat dan lengkapi kapasitas faskes (fasilitas kesehatan) pertama dan lanjutan dalam menangani kenaikan kasus saat ini," kata dia.

Kemudian, ia mendorong agar para tenaga kesehatan dan tenaga pendukung penanganan Covid-19 mesti disiapkan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

"Berikan insentif sehingga mereka bekerja dengan optimal," kata dia.

Terakhir, ia meminta agar masyarakat tetap berdiam di rumah dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat apabila keluar rumah.

Data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 hingga Kamis pukul 12.00 WIB menunjukkan, ada penambahan 20.574 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Ini merupakan rekor tertinggi jumlah kasus harian selama pandemi berlangung di Tanah Air.

Penambahan tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.053.995 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.