Kasus Covid-19 Melonjak, Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus terkonfimasi positif Covid-19 kembali melewati angka 10.000 kasus per hari, setelah empat bulan yang terakhir kasus Covid-19 melandai.

Data dari Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan, hingga Kamis (17/6/2021) terjadi penambahan 12.624 kasus terkonfimasi positif Covid-19 dalam sehari.

Sehingga, total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.950.276 kasus sejak kasus perdana diumumkan pada 2 Maret 2020.

Penambahan kasus harian tersebut merupakan tertinggi setelah 22 Februari 2021. Sejak saat itu, belum pernah ada penambahan kasus harian Covid-19 melewati 10.000 kasus dalam 24 jam terakhir.

Pada 22 Februari tersebut, penanda mulai turunnya grafik kasus Covid-19 yang sudah mengalami puncak pada Januari yang lalu.

Dalam data yang sama, angka kematian akibat Covid-19 mencapai 53.753 kasus sejak awal pandemi.

Kemudian, total pasien Covid-19 yang sembuh di Indonesia hingga saat ini mencapai 1.771.220 orang.

Berdasarkan data tersebut, saat ini, tercatat ada 125.303 kasus aktif Covid-19. Jumlah ini bertambah 4.997 orang dibandingkan data kemarin.

Kasus aktif adalah jumlah pasien yang masih positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri.

Penyebab lonjakan kasus

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan lonjakan kasus harian ini disebabkan mobilitas penduduk dan varian baru virus corona yang lebih cepat menular.

"Dua kombinasi ini mendorong lonjakan kasus Covid-19 sangat tinggi sekarang," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

Ia mengatakan, akibat lonjakan kasus Covid-19, di sejumlah daerah sudah banyak ditemukan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang kesulitan menampung pasien Covid-19.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah melakukan upaya yang serius agar rumah sakit tidak kolapse.

Selain itu, Pandu setuju dengan adanya usulan penghapusan libur panjang selama pandemi meski akan sulit mewujudkannya karena pemerintah ingin memulihkan ekonomi.

"Iya libur panjang sudah enggak boleh ada lagi, libur panjang, tapi kan untuk memulihkan ekonomi, jadi kan masalahnya kita masih mendua ini," ujarnya.

PTM Terbatas di zona merah diganti daring

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kegiatan belajar mengajar di daerah berstatus zona merah harus menerapkan pembelajaran secara daring.

"Kegiatan belajar-mengajar di zona kuning dan oranye akan mengikuti Keputusan Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi," kata Wiku, Kamis.

Wiku menjelaskan, kebijakan tersebut sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 13 Tahun 2021 yang bertujuan mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

Aturan tersebut, kata Wiku, juga mengatur sektor perkantoran dengan proporsi work from home (WFH) sebanyak 75 persen di kabupaten/kota berzona merah dan 50 persen di kabupaten/kota berzona kuning dan oranye.

Kemudian, untuk pusat perbelanjaan dan fasilitas umum lainnya kapasitas pengunjung dibatasi maksimal 50 persen.

Terakhir, untuk kegiatan sosial dan keagamaan seperti ibadah, pengajian, pesta pernikahan dan sejenisnya di zona merah ditiadakan.

Dibutuhkan percepatan vaksinasi

Presiden Joko Widodo menuturkan, percepatan vaksinasi dibutuhkan agar penyakit yang disebabkan virus Corona dapat ditangani dengan baik.

"Kecepatan vaksinasi ini dalam rangka mencapai kekebalan komunal, yang kita harapkan penyebaran Covid-19 bisa kita hambat, kita hilangkan dari negara kita," ujar Jokowi di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Jokowi sebelumnya menargetkan vaksinasi nasional bisa mencapai 700.000 penyuntikan per hari pada Juni ini dan 1.000.000 penyuntikan per hari mulai bulan Juli.

Selain itu, Jokowi ingin vaksinasi massal terus didorong di daerah-daerah agar herd immunity semakin cepat terbentuk.

Adapun hingga saat ini, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua mencapai 11.963.130 orang.

Sementara jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama yakni sebanyak 21.999.256 orang.

Adapun masyarakat yang divaksin tersebut berasal dari kalangan tenaga kesehatan, petugas publik dan lansia. Mereka adalah sasaran pada program vaksinasi tahap kedua.