PPKM Mikro 15-28 Juni, Sekolah di Daerah Zona Merah Wajib Daring

Selama 2 minggu, sejumlah aturan pembatasan diberlakukan, salah satunya di sektor pendidikan.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, sekolah yang berada di zona merah atau risiko tinggi Covid-19 dilarang menggelar pembelajaran tatap muka.

"Kalau kegiatan belajar mengajar mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh Kementerian Pendidikan. Namun untuk daerah merah itu, juga Kecamatan yang daerah merah, 100 persen daring," kata Airlangga usai rapat terbatas dengan presiden dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/6/2021).

Airlangga menyebut, sejak beberapa waktu lalu sudah ada sekolah yang menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas dengan ketentuan 2 hari dalam satu minggu dan 2 jam setiap kali pertemuan.

Namun, ia menegaskan, aturan itu dikecualikan bagi sekolah yang berada di zona merah Covid-19.

"Jadi kecamatan yang merah itu secara online 2 minggu," terangnya.

Selain bidang pendidikan, pembatasan juga dilakukan di berbagai sektor lain, seperti pekerjaan.

Perusahaan yang berada di zona merah Covid-19 wajib menerapkan work from home (WFH) bagi 75 persen karyawannya.

Sementara, karyawan yang boleh bekerja dari kantor atau work from office (WFO) hanya 25 persen.

Adapun kantor yang berada di zona oranye dan kuning Covid-19 menerapkan sistem WFH dan WFO masing-masing 50 persen terhadap karyawan.

Kemudian, kegiatan di restoran dan mal dibatasi hingga pukul 21.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen. Protokol kesehatan pun wajib diterapkan secara lebih ketat.

Kemudian, dilakukan pula pengetatan di tempat ibadah. Selama 2 minggu, tempat ibadah yang berada di zona merah ditutup sehingga masyarakat diminta beribadah dari rumah.

"Sehingga beribadah di tempat umum, atau beribadah di tempat publik, atau beribadah di tempat-tempat ibadah, khusus di daerah merah itu ditutup dulu untuk 2 minggu," terang Airlangga.

Airlangga menyebut, beberada daerah yang dikategorikan masuk zona merah Covid-19 di antaranya Kudus, Bangkalan, dan beberapa daerah lain yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

Pada daerah-daerah tersebut, lanjut Airlangga, akan dilakukan penebalan atau penambahan personel kepolisian dan TNI untuk memperketat PPKM mikro.

"Pemerintah melalui Satgas Covid menugaskan Dandim dan Kapolres untuk me-lead PPKM mikro untuk dilakukan penebalan," tuturnya.

Upaya-upaya itu ditempuh untuk menekan laju penularan virus corona di Tanah Air.