Salin Artikel

Seknas Jokowi Benarkan Didekati Sejumlah Politisi untuk Dimintai Dukungan di Pilpres 2024

"Dan bukan hanya Seknas yang didekati, tapi mungkin organ (relawan) lainnya juga. Didekati dalam arti ditanya Seknas 2024 mau dukung siapa," kata Dedy kepada Kompas.com.

Kendati sudah didekati sejumlah tokoh dan politisi yang hendak maju sebagai capres di Pilpres 2024, Dedy mengatakan Seknas hanya akan mematuhi instruksi Jokowi untuk tak terburu-buru menentukan dukungan.

Karenanya, Dedy menyatakan Seknas masih menunggu arahan Presiden Jokowi untuk menentukan dukungan di Pilpres 2024.

Saat ditanya siapa saja tokoh dan politisi yang telah mendekati Seknas Jokowi untuk diminta mendukung mereka, Dedy enggan menyebut nama.

"Enggak usah (disebut), enggak enak nanti kalau disebut," lanjut Dedy.

Sebelumnya Jokowi mengungkapkan, tak sedikit pihak yang menarik-narik organisasi relawan yang tergabung dalam Seknas Jokowi untuk kepentingan Pilpres 2024.

Meski demikian, ia tak menyebut secara rinci pihak yang dimaksud. Hal ini Jokowi sampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Seknas Jokowi yang digelar Sabtu (12/6/2021).

"Sekarang saja sudah ada relawan Jokowi yang ditarik-tarik mendukung si A, sudah ada yang dirayu-rayu mendukung si B, dan dirangkul oleh si C, dan sebagainya, tetapi masih lebih banyak lagi relawan yang masih menunggu," kata Jokowi.

Namun, ia meminta para relawan untuk bersabar dan tidak terburu-buru. Ia mengajak relawannya mempelajari kontestasi dan peta politik dengan baik. Menurut dia, waktu yang ada masih cukup untuk mengamati situasi.

"Jangan tergesa-gesa, ojo kesusu (jangan terburu-buru)," ucap Jokowi.

"Nanti pada saatnya saya akan berbicara. Saya akan menyampaikan ke mana kapal besar relawan Jokowi ini akan kemudinya kita arahkan," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/14/11582861/seknas-jokowi-benarkan-didekati-sejumlah-politisi-untuk-dimintai-dukungan-di

Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke