Keberangkatan Haji Dibatalkan, Ketua DPR: Demi Keamanan dan Keselamatan Kita Harus Bersabar

Puan mengatakan, para calon jemaah haji masih harus bersabar demi keamanan dan keselamatan seiring munculnya varian baru virus corona.

"Tapi demi keamanan dan keselamatan semua, kita masih harus bersabar. Apalagi muncul varian baru virus corona dan orang yang sudah divaksin tidak dijamin tidak tertular," kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (4/6/2021).

Puan menuturkan, pemerintah dan DPR RI sudah meminta kepada pemerintah Arab Saudi agar memberi kelonggaran bagi jemaah haji asal Indonesia untuk dapat menunaikan haji pada tahun ini.

Namun, kata Puan, hingga saat ini Arab Saudi belum memberikan keputusan soal kuota untuk jemaah haji Indonesia serta kepastian mengenai teknis operasional dan mekanisme penyelenggarana ibadah haji pada masa pandemi.

"Kami berharap pemerintah Indonesia dapat berkomunikasi efektif sehingga pemerintah Arab Saudi memberi kenaikan jumlah kuota jemaah dari Indonesia bila ibadah haji sudah bisa berjalan normal," ujar Puan.

Politikus PDI-P itu pun mengimbau agar pemerintah tetap melayani calon jemaah haji yang batal berangkat tahun ini.

Ia juga berpesan agar pemerintah terus meningkatkan kualitas pelayanan pada calon jemaah haji untuk menyambut musim haji selanjutnya.

“Pemerintah harus tetap melayani para calon jemaah haji yang batal berangkat, pastikan pelayanannya baik, mekanismenya jelas, jika calon jemaah meminta dananya dikembalikan,” kata Puan.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jemaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji 1442 Hijriah/2021 Masehi.

"Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (3/6/2021).

Yaqut membeberkan sejumlah alasan pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji.

Pertama, terancamnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji akibat pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

Sementara itu, dalam ajaran Islam, menjaga jiwa harus dijadikan dasar pertimbangan utama dalam menetapkan hukum atau kebijakan oleh

"Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi Covid-19," ujar Yaqut.

Pertimbangan lainnya yakni Kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Arab Saudi juga belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Padahal, pemerintah Indonesia butuh waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan jemaah haji.