Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran, DPR Minta Risma Verifikasi Data Penerima

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memverifikasi dan memvalidasi data penerima bantuan sosial (bansos).

Sebab, Yandri menemukan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran akibat data yang tidak valid.

"Karena kami memang betul merasakan, ada orang yang berhak mendapatkan bansos, justru tidak mendapatkan. Tapi ada orang yang tidak berhak, justru mendapatkan," kata Yandri, dalam rapat kerja Komisi VIII bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, Senin (24/5/2021).

Selain itu Yandri meminta penjelasan Risma terkait 21 juta data ganda penerima bansos.

Jika benar hal tersebut terjadi, maka validasi data jumlah penduduk miskin dan penerima bansos perlu dirapikan.

Yandri juga menyinggung soal anggota TNI Polri hingga anggota DPRD yang mendapatkan bansos. Sedangkan, ada masyarakat miskin yang justru tidak mendapatkan bantuan.

Hal itu diketahui saat kunjungan kerja Komisi VIII ke kantor Gubernur Banten.

"Waktu itu kunjungan di kantor Gubernur Banten, ada polisi dan tentara mendapatkan bantuan. Ada anggota DPRD mendapatkan bantuan sosial," ujarnya.

"Ada juga masyarakat yang tercecer, yang harusnya mendapatkan bantuan, justru terabaikan," kata Yandri.

Yandri menilai, penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran itu disebabkan data yang tidak valid.

"Maka dari itu, Komisi VIII membentuk Panitia Kerja (Panja) Verifikasi dan Validasi data," tuturnya.

Sebelumnya, Risma mengungkapkan 21 juta data ganda penerima bansos saat berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membahas perkembangan mengenai data penerima bansos.

"Alhamdulillah sesuai janji saya bulan April, di mana kami bisa menyelesaikan untuk perbaikan datanya, dan hasilnya adalah seperti yang sudah saya sampaikan, ada 21 juta data itu ganda lalu kami tidurkan (cabut)," ungkap Risma, Jumat (30/4/2021).