Pemerintah Diminta Investigasi Dugaan Kebocoran Data 279 Juta Penduduk Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak agar Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bareskrim Polri, serta Badan Siber dan Sandi Negara mengusut kasus kebocoran data pribadi 279 juta penduduk Indonesia.

Ia menegaskan, persoalan kebocoran data itu bukanlah persoalan main-main.

"Kebocoran data tersebut bukan persoalan main-main, bukan juga persoalan kecil. Melainkan sangat serius. Karena di era teknologi informasi saat ini, data merupakan kekayaan nasional yang patut dijaga," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (21/5/2021).

Menurut dia, kedaulatan terhadap data turut menunjukkan kedaulatan sebuah bangsa. Bahkan, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menyebut bahwa data merupakan new oil yang lebih berharga dari minyak.

Bamsoet menambahkan, persoalan kebocoran data tak hanya menyangkut soal kepentingan ekonomi, tetapi juga menyangkut masalah keamanan pribadi warga negara.

"Sekaligus menunjukkan perangkat hukum cyber security kita tidak kuat. Selain kejadian tersebut, tren kejahatan siber juga semakin meningkat," ungkapnya.

Bamsoet menuturkan, berdasarkan laporan kepolisian hingga November 2020, terjadi setidaknya 4.250 laporan kejahatan siber.

Pada 2019, kata dia, jumlahnya bahkan mencapai 4.586 laporan. Tahun sebelumnya yaitu 2018 tercatat sekitar 4.360 laporan.

"Selain kebocoran data, kejahatan siber juga memiliki ragam jenis. Antara lain penipuan daring, penyebaran konten provokatif, pornografi, akses perjudian, pemerasan, peretasan sistem elektronik perbankan, intersepsi ilegal, hingga pengubahan tampilan situs dan gangguan sistem manipulasi data," jelasnya.

Sebelumnya, beredar informasi terkait bocornya data 279 juta penduduk Indonesia yang dijual di situs surface web Raid Forum.

Situs tersebut dapat diakses siapa saja dengan mudah karena bukan merupakan situs gelap atau situs rahasia (deep web). Ratusan data itu dijual oleh seorang anggota forum dengan akun "Kotz".

Dalam keterangannya, Kotz menuturkan bahwa data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji. Data itu termasuk data penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia.