Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan telah meminta akses langsung kepada Badan Kepegawaian negara (BKN) untuk melihat daftar pertanyaan yang digunakan dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini mengatakan, saat ini pihaknya tengah berkomunikasi dengan BKN tentang hal tersebut melalui surat yang dikirimkan pada Jumat (7/5/2021).

Sebab, kata dia, menurut KPK proses dan muatan tes tersebut ada di BKN.

"Kami meminta akses untuk membaca langsung daftar pertanyaan dan untuk berdiskusi dengan tim penguji," kata Theresia kepada Kompas.com, Minggu (9/5/2021).

Ia mengatakan, menurut info awal tim penguji tersebut berasal dari Badan Intelejen Negara (BIN), Badan Intelejen Strategis (BAIS), Dinas Psikologi Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Tujuannya, kata dia, agar Komnas Perempuan dapat memahami maksud, tujuan, dan cara ukur pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam TWK tersebut.

"Dari informasi yang berkembang, sejumlah pertanyaan telah menuai kritik karena dianggap tidak relevan dan bias gender atau misoginis," ujar Theresia.

Namun, kata dia, agar pihaknya bisa memberikan penilaian utuh mengenai kontroversi pertanyaan dalam TWK tersebut, maka komunikasi tersebut perlu dibangun.

"Pengkajian yang lebih utuh ini merupakan hal penting untuk menakar akuntabilitas proses dan muatan pengujian wawasan kebangsaan," kata dia.

Lebih lanjut, Komnas Perempuan pun berharap agar hasilnya dapat mendorong perbaikan yang sifatnya sistemik.

Diketahui, KPK telah menerima hasil asesmen wawasan kebangsaan yang diikuti seluruh pegawainya sebagai bagian dari proses alih status menjai ASN. Hasil itu diterima dari BKN pada 27 April 2021.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diikuti oleh 1.351 pegawai KPK, sebagai bagian dari alih status kepegawaian menjadi ASN.

Hasilnya, yang memenuhi syarat dan lolos TWK diketahui 1.274 orang.

"Yang tidak memenuhi syarat 75 orang atau TMS, pegawai yang tidak hadir sebanyak 2 orang," ucap Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/5/2021).

Rencananya, KPK akan memecat para pegawai yang tidak lolos TWK tersebut.

Beberapa nama yang disebut-sebut tidak lolos dalam TWK tersebut antara lain penyidik senior KPK Novel Baswedan hingga Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo.

Selain itu, mereka yang tidak lolos juga rata-rata merupakan para penyidik yang berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi besar.