Pengiriman Pasukan Non-organik Dinilai Tak Selesaikan Isu Separatisme di Papua

Hal itu menyusul dengan meningkatnya gangguan keamanan di Papua belakangan ini.

"Pengiriman pasukan non-organik ke Papua selama ini ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah separatisme apalagi mengurangi ancaman seperti yang terjadi akhir-akhir ini yaitu penembakan Kabinda dan anggota Brimob," ujar Beni kepada Kompas.com, Selasa (27/4/2021).

Dengan kondisi ini, kata Beni, pemerintah seharusnya bisa mengevaluasi terkait kian masifnya persoalan gangguan keamanan di Papua.

Menurutnya, evaluasi bisa dilakukan secara menyeluruh apakah pendekatan militer atau keamanan masih relevan dalam menyelesaikan konflik di Papua.

"Ketika evaluasi meyeluruh itu selesai seharusnya diambil langkah-langkah konstruktif dalam melakukan dialog dengan kelompok-kelompok signifikan di Papua yaitu KNPB dan atau TPNPB (OPM)," kata Beni.

Ia menambahkan, membicarakan masa depan Papua dalam kerangka negara harus ada keuntungan yang dapat diambil dari kedua belah pihak.

Misalnya, gencatan sejata, resolusi konflik, hingga proses rekonsiliasi.

"Pertanyaan utama, kita bisa melakukan proses perdamaian di Aceh, kenapa tidak bisa dilakukan di Papua. Masalahnya apa, mungkinkah ada ketidakseriusan dari elite politik untuk menyelesaikan?" imbuh Beni.

Eskalasi ketegangan di Papua belakangan ini meningkat dengan kontak tembak yang melibatkan aparat keamanan TNI-Polri dan KKB.

Pada Minggu (25/4/2021), Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Mayjen Anumerta TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur usai terlibat kontak tembak dengan KKB.

Selanjutnya, pada Selasa (27/4/2021), seorang anggota Brimob Polri, Bharada Komang meninggal. Kemudian dua lainnya luka-luka usai terlibat kontak tembak dengan KKB.