Tak Bahas Reshuffle Saat Bertemu Jokowi, Bima Arya Ungkap 2 Topik Pembicaraan

Ia menilai, pertemuan keduanya adalah pertemuan yang biasa dilakukan dan tidak ada pembahasan mengenai perombakan kabinet atau reshuffle.

"Buat saya, itu pertemuan biasa. Artinya enggak ada Pak Jokowi tanya soal posisi-posisi politik di kabinet. Enggak ada ke situ," kata Bima dalam acara "Aiman" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (26/4/2021).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu kemudian membeberkan bahwa pertemuan dirinya dengan Jokowi membahas mengenai perkembangan vaksinasi Covid-19 di Kota Bogor.

Ia menuturkan, Presiden Jokowi bertanya kepadanya mengenai perkembangan vaksinasi dan perkembangan Kota Bogor.

"Saya ingat banget, bahasa Pak Jokowi begini. 'Pak Wali, saya tuh mau tanya soal vaksin di Bogor, kelihatannya baik ya?'," ucap Bima menirukan pertanyaan Presiden Jokowi saat keduanya bertemu.

Kemudian, Bima menjabarkan kepada Jokowi terkait perkembangan vaksinasi di Bogor.

Ia juga mengatakan, kasus Covid-19 di Bogor bisa turun lantaran ada kolaborasi berbagai stakeholder dan masyarakat.

"Saya cerita ini kenapa bisa turun, 'ada kolaborasi, Pak. Pak Kapolresnya bagus, Pak Dandimnya luar biasa. Jadi kita sama-sama mengawal dari bawah. Ada kebijakan ganjil genap juga'," ujar Bima Arya.

"Intinya soal vaksin itu ya banyak diceritakan," kata politisi PAN itu.

Kemudian, ia membeberkan bahwa Presiden Joko Widodo juga bertanya mengenai rencana Kota Bogor dalam membangun wilayah ke depannya.

Bima pun bercerita bahwa wilayahnya memiliki berbagai program terutama program membangun transportasi darat yaitu trem.

"Itu sudah saya siapkan proposalnya. Saya tunjukkan ke Pak Jokowi dan kemudian Pak Jokowi memberikan beberapa saran," tuturnya.

Saat itu, Jokowi bertanya kepada Bima soal anggaran yang dibutuhkan untuk mempersiapkan trem di Kota Bogor.

Menurut Bima, Presiden Jokowi sangat concern terhadap tata kota atau satu wilayah. Ia juga mengatakan, Jokowi sangat paham terkait hal tersebut sehingga memberikan berbagai saran kepadanya.

"Itu saja yang dibicarakan. Saran beliau, agar dibuat kajian yang matang," ucapnya.

Bima sekali lagi membantah ketika kembali ditanya soal isu reshuffle oleh jurnalis Aiman Witjaksono dalam tayangan tersebut.

Bima berpendapat, persoalan mengejar menjadi menteri tidak sama sekali terlintas dalam dirinya.

"Menteri itu enggak boleh dikejar. Orang itu kalau cita-cita jadi menteri, itu enggak pas menurut saya. Kalau Wali Kota bisa dikejar. Beda dong, kalau Wali Kota kita bisa campaign, kita bisa siapkan dana untuk mencari dukungan masyarakat, menawarkan program," kata dia.

"Kalau menteri itu kan dipilih oleh presiden. Kalau kita mau, tapi presidennya enggak mau. Gimana? Kalau presidennya mau, tetapi partai kita enggak merekomendasikan gimana? Kan belum tentu kan," ucap politisi PAN ini.

Oleh karena itu, Bima menegaskan bahwa soal perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Ia juga tak membenarkan bahwa pertemuan tersebut dispekulasikan membahas dirinya akan menjadi menteri kabinet Indonesia Maju.

"Jadi Wali Kota bisa dikejar, jadi gubernur bisa dikejar, tapi jadi menteri, itu adalah hak prerogatif, diskresi dari presiden. Enggak boleh, jadi cita-cita menteri itu, menurut saya," tutur Bima.