Salin Artikel

Istana: Proyek Ibu Kota Negara Baru Jadi Strategi Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi

Pembangunan ibu kota baru yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ini nantinya diperkirakan mampu menyerap hingga jutaan tenaga kerja.

"Ibu kota baru ini kan sebenarnya masuk salah satu strategi pemulihan ekonomi kita setelah menghadapi pandemi. Sebab hanya satu persen anggaran saja yang berasal dari APBN," ujar Fajrul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (22/4/2021).

Dengan berbagai metode pembiyaan itu, pemerintah berharap ground breaking pembangunan di tahun pertama bisa menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja.

Kemudian, berdasarkan masterplan pembangunan ibu kota baru hingga 2045 yang disusun Bappenas, diperkirakan bisa menyerap hampir 5 juta tenaga kerja.

"Jadi segera dengan pembangunan ini, investasi masuk, cipta lapangan kerja terjadi dan itu bisa jadi salah satu simpul mengatasi ekonomi indonesia yang sedikit merosot di masa pandemi Covid-19," tutur Fadjroel.

"Jadi garus diingat pembangunan ibu kota negara adalah satu simpul untuk pemulihan ekonomi indonesia pasca pandemi," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ingin ibu kota negara yang bakal dibangun di Kalimantan Timur menerapkan konsep smart city atau kota pintar.

Jokowi berharap desain kota pintar di ibu kota negara yang baru nanti jadi rujukan bagi negara-negara dunia.

"Mari kita rancang ibu kota baru di Kalimantan Timur menjadi kota dan kawasan yang benar-benar smart desainnya, yang jadi pioneer (pelopor) kota yang jadi rujukan-rujukan dunia," ujar Jokowi dalam sambutan di acara HUT Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) ke-50, Sabtu (17/4/2021).

Menurut Kepala Negara, konsep kota pintar tidak sekadar dengan digitalisasi fasilitas atau layanan publik.

Namun, kota pintar juga terkait dengan perencanaan yang matang dalam aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi.

"Dasar dari smart city adalah smart design city yang memberikan kenyamanan sempurna untuk warganya yang kemudian dibantu perangkat digital untuk meningkatkan kenyamanan warganya," kata Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/14023721/istana-proyek-ibu-kota-negara-baru-jadi-strategi-pemulihan-ekonomi-akibat

Terkini Lainnya

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke