Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui bahwa pada awal pandemi Covid-19 terjadi, pemerintah teledor.

Keteledoran tersebut karena pemerintah menggunakan pendekatan makro dalam penanganannya, yakni dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pendekatan tersebut dianggapanya tidak efektif dalam menekan angka kasus Covid-19.

"Memang kita juga agak teledor pada awal-awal Covid-19 karena kita menggunakan pendekatan makro," kata Muhadjir di acara peringatan Hari Konsumen Nasional 2021, Selasa (20/4/2021).

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah pun membuat strategi baru dengan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan mikro (PPKM) dalam menangani pandemi Covid-19.

Selama ini, kata dia, pendekatan-pendekatan makro seperti PSBB tidak mempunyai efek signifikan menekan angka Covid-19.

"Setelah beberapa bulan terakhir ini, pemerintah menggunakan strategi baru karena ternyata pendekatan-pendekatan makro itu tidak punya efek yang cukup signifikan sehingga sekarang menggunakan pendekatan mikro," kata dia.

Muhadjir mengungkapkan keteledoran lainnya dengan tidak mengindahkan rekrutmen tenaga tracer yang kurang untuk menelusuri orang-orang yang sudah terkena Covid-19.

Setelah pandemi berlangsung selama satu tahun, kata dia, Indonesia baru memiliki tenaga tracer sekitar 6.000 orang yang 1.600 di antaranya berada di DKI Jakarta.

Kekurangan tenaga tracer itulah yang membuat Menteri Kesehatan melakukan rekrutmen besar-besaran dan saat ini diperkirakan sudah ada sekitar 50.000 hingga 60.000 orang.

"Terutama direkrut dari unsur-unsur personel TNI dan Polri. Mereka diberi latihan-latihan untuk bagaimana bisa menjadi tenaga tracer yang baik dan mengoptimalkan peranan babinsa dan babinkamtibmas, tenaga puskesmas setempat, tenaga bidan, tenaga perawat, kemudian juga relawan itu semua dilatih untuk bisa menjadi tenaga tracer," ucap dia.