Salin Artikel

Mereka yang Jadi Relawan Vaksin Nusantara: Anggota DPR, Aburizal, hingga Siti Fadilah

Ia menyebut beberapa nama di Komisi IX yang sepengetahuannya juga turut serta diambil sampel darahnya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto pada Rabu (14/4/2021).

"Ada saya, Pak Saleh (Saleh Daulay), Bu Ninik (Nihayatul Wafiroh), Bu Arzeti (Arzeti Bilbina), Bu Saniatul (Saniatul Lativah), Bu Meliyana (Sri Meliyana), Pak Anas (Anas Thahir)," kata Melki melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (15/4/2021) malam.

Hanya nama-nama itu yang disebutkan oleh Melki. Namun, ia menambahkan bahwa nama-nama lainnya di Komisi IX bisa saja bertambah dan akan datang ke RSPAD pada Jumat (16/4/2021).

"Yang lain mungkin hari ini atau besok dan seterusnya," ujarnya.

Lebih lanjut, politikus Partai Golkar itu mengaku tak begitu mengetahui daftar lengkap siapa saja anggota DPR yang turut serta dalam kegiatan tersebut.

"Harus cek ke RSPAD," ujar dia.

Sebelumnya, selain nama-nama yang disebut Melki, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga mengaku bahwa dirinya ikut serta diambil sampel darah di RSPAD Gatot Subroto untuk Vaksin Nusantara.

Dasco mengatakan, kedatangannya ke RSPAD Gatot Subroto dalam rangka bertindak sebagai relawan uji klinis Vaksin Nusantara. Dasco mengaku sudah diambil sampel darahnya untuk diolah tujuh hari ke depan.

"Jadi rentang waktu tujuh sampai delapan hari, darah yang sudah diambil itu kemudian diproses lalu kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuh kita," kata Dasco dalam video saat menjawab pertanyaan sejumlah wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Selain anggota DPR, ada pula mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang juga mengikuti kegiatan Vaksin Nusantara.

Ia menyatakan, dirinya ikut menjadi relawan uji klinis vaksin Nusantara yang diprakarsai mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Gatot Nurmantyo mengaku, Terawan menawari dirinya menjadi relawan uji klinis vaksin Nusantara.

"Begini, saya ini lahir di sini, makan di sini minum di sini, diberi ilmu dan dididik seorang prajurit di bumi Pertiwi. Kemudian ada hasil karya putra Indonesia yang terbaik kemudian uji klinis, kenapa tidak? Apa pun saya lakukan untuk bangsa dan negara ini," kata Gatot di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (14/4/2021) dilansir Tribunnews.com.

Bahkan, Gatot tak mempermasalahkan meski Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan izin uji klinis fase II terhadap vaksin Nusantara.

Selain Gatot, terdapat juga nama mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Vaksin Nusantara ini menuai polemik karena diketahui belum memenuhi prosedur dan kaidah yang dilakukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Misalnya, BPOM menyebutkan bahwa Vaksin Nusantara tidak melewati tahap praklinis, dan belum memenuhi uji klinis tahap II. 

Selain itu, berdasarkan data studi vaksin Nusantara, tercatat 20 dari 28 subjek atau 71,4 persen relawan uji klinik fase I mengalami Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dalam grade 1 dan 2.

Lalu siapa saja nama-nama yang diketahui telah menjadi relawan uji klinis Vaksin Nusantara? Berikut daftarnya:

Pimpinan DPR

  • Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad

Komisi IX

  • Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Golkar Melki Laka Lena
  • Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nihayatul Wafiroh atau Ninik
  • Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay
  • Anggota Komisi IX dari Fraksi PKB Arzeti Bilbina
  • Anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar Saniatul Lativah
  • Anggota Komisi IX dari Fraksi Gerindra Sri Meliyana
  • Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Anas Thahir

Non DPR

  • Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo
  • Mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie
  • Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/16/09514791/mereka-yang-jadi-relawan-vaksin-nusantara-anggota-dpr-aburizal-hingga-siti

Terkini Lainnya

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Proyek Fiktif di Tol MBZ Demi Uang Pelicin BPK | Grace Natalie Jadi Stafsus Presiden

[POPULER NASIONAL] Proyek Fiktif di Tol MBZ Demi Uang Pelicin BPK | Grace Natalie Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke