Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto berharap agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dapat segera dibahas menjadi undang-undang.

Didik menilai RUU Perampasan Aset Tindak Pidana merupakan instrumen penting dalam rangka memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia.

“RUU Perampasan aset ini sangat urgent untuk efektifitas dan penguatan upaya pemberantasan kejahatan ekonomi termasuk korupsi,” kata Didik kepada wartawan, Kamis (15/4/2021).

Menurut Didik, langkah pencegahan dan penindakan dalam rangka pemberantasan korupsi tidak cukup untuk memberikan efek jera.

Karenanya, ia berpendapat, perampasan aset hasil tindak pidana bisa menjadi salah satu faktor efek jera bagi pelaku dalam kejahatan ekonomi.

“Mengingat tidak sedikit, aset hasil tindak pidana tetap dapat dinikmati oleh pelaku meskipun sudah menjalani masa hukuman,” ujarnya.

Selain itu, Didik menilai, dalam penindakan kejahatan tindak pidana pencucian uang masih terkendala dalam hal penyitaan aset yang diduga hasil tindak pidana.

Didik berharap, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dapat menjadi solusi dalam penanganan pemberantasan korupsi yang terkendala karena tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

“Dalam prakteknya masih terkendala kurang progresifnya peraturan perundangan-undangan terkait penyitaan aset yang diduga hasil tindak pidana,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dapat diterapkan untuk menindak semua kejahatan ekonomi, bukan hanya kejahatan korupsi.

"RUU ini akan bisa dipakai untuk juga menindak semua jenis kejahatan ekonomi tadi. tidak hanya korupsi," kata Dian dalam diskusi bertajuk 'Urgensi Undang-Undang Perampasan Aset Negara untuk Menyongkong Agenda Pemberantasan Korupsi', Jumat (9/4/2021).

Selain itu, Dian juga mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada prinsipnya setuju untuk membahas lebih dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Dian mengetahui hal itu usai melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md dan Presiden Jokowi beberapa minggu yang lalu.

"Dan pada prinsipnya Bapak Presiden sudah setuju dengan RUU (Perampasan Aset) ini dan akan membicarakan lebih lanjut mengenai masalah ini," kata Dian.

Selain itu, Dian juga sempat melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Menurut dia, Yasonna juga melihat adanya urgensi terhadap RUU Perampasan Aset.

"Kami juga memperoleh konfirmasi yang sama dari beliau (Yasonna) bahwa ada urgensi terhadap RUU mengenai perampasan aset ini," ucapnya.