Hadir di Istana, KSPSI Minta Perwakilan Pekerja Dilibatkan dalam Satgas THR

Andi menyebut, kehadirannya itu dalam rangka membahas sejumlah hal dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya tentang pembayaran tunjangan hari raya (THR) buruh dan pekerja.

"Yang pertama tentu membahas kepedulian pekerja di Indonesia. Juga membahas soal THR yang menjadi polemik sekarang," ujar Andi.

Andi menuturkan, pihaknya berterimakasih karena pemerintah menetapkan kebijakan pembayaran THR tahun ini wajib diberikan secara penuh.

Hanya saja, harus benar-benar ada pengawasan dalam pelaksanaan dalam realisasi pembayarannya.

Salah satunya dengan memperkuat Satuan Tugas (Satgas) THR dengan memasukkan unsur pekerja dan pengusaha.

"Ya kita membahas dengan pemerintah. Sudah selesai. Yang penting yang terbaik pengawasan itu ada dan melekat," tegasnya.

"Dan semoga Menteri Tenaga Kerja (Menaker) segera menerbitkan kebijakan baru soal Satgas THR yang diisi juga oleh buruh dan pengusaha. Jadi ada kesimbangan. Bukan hanya pemerintah saja," lanjutnya.

Menurut Andi, dengan melibatkan tiga pihak, masukan-masukan yang diberikan bisa lebih berimbang.

Selain itu, nantinya dapat dipastikan pula apakah perusahaan-perusahaan yang ada mampu atau tidak membayarkan THR kepada buruh.

Sebelumnya, pemerintah akan membentuk Satgas Pelaksanaan Pembayaran THR 2021 sesuai aturan yang berlaku.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, satgas tersebut dibentuk untuk mengawasi para pengusaha dalam memberikan THR kepada karyawannya.

"Kementerian akan membuat Satgas Pelaksanaan THR 2021 di pusat dan bisa diikuti daerah agar pemberian THR efektif," kata Ida Fauziah dalam konferensi pers virtualnya, dikutip dari Kompas TV, Selasa (13/4/2021).

Ida mengatakan, satgas tersebut dibentuk sebagai bagian dari peran pemerintah dalam mendorong dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemberian THR bagi para pekerja.

Oleh karena itu, ia berharap seluruh daerah memastikan agar para pengusaha di wilayahnya membayarkan THR kepada para pekerja.

"Kami mohon kerja sama daerah pastikan pengusaha bayar THR ke buruh sesuai perundangan," kata Ida.