Soal Anggota DPR Akan Suntik Vaksin Nusantara, Pengamat: Antarlembaga Justru Saling Berkompetisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Komisi IX DPR dikabarkan akan disuntik vaksin Nusantara dalam uji klinis II di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Rabu (14/4/2021).

Diketahui, vaksin Nusantara hingga kini belum mendapatkan izin uji klinis fase II dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai, langkah sejumlah anggota DPR yang akan menerima vaksin Nusantara menunjukkan tidak adanya kerja sama antarlembaga dalam menangani Covid-19.

Dalam hal ini, lembaga yang dimaksud Trubus yaitu DPR dan BPOM, yang justru terlihat saling berkompetisi.

"Ada persoalan karut-marut di dalam penanganan Covid-19, di mana antarlembaga bukan berkolaborasi, tapi malah berkompetisi, ini yang jadi masalah," ujar Trubus kepada Kompas.com, Selasa (13/4/2021).

Lebih lanjut Trubus juga mengingatkan DPR dan pihak-pihak yang akan mendapatkan suntikan vaksin Nusantara.

Jika BPOM belum mengeluarkan izin, namun suntikan sudah diberikan, maka sambung Trubus, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi gejala pasca vaksinasi.

"Yang menjadi rumit adalah ketika vaksin Nusantara disuntikkan, kemudian timbul masalah pasca vaksinasi, yang bertanggung jawab siapa?" ungkapnya.

Jika dinamika antarlembaga negara yang menangani Covid-19 terus terjadi seperti ini, Trubus menilai, akan timbul public distrust dari masyarakat.

"Selain itu baik DPR dan BPOM akan menjadi instansi yang lemah. Sebab munculnya public distrust akan membuat persepsi publik pada dua lembaga tidak terkontrol," imbuhnya.

Trubus menambahkan, dampak dari adanya kompetisi antarlembaga dalam penanganan Covid-19 di tingkat pemerintah pusat dapat berakibat pada munculnya kebijakan liar yang diterapkan pejabat daerah terkait penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing.

Sebab pemerintah daerah merasa bahwa dua lembaga yang semestinya bisa berlolaborasi untuk menangani pandemi corona, justru tidak saling belerjasama.

Sebagai informasi, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena menyebut sejumlah anggota komisinya akan mendapatkan suntikan vaksin Nusantara.

Melki juga menyebut akan ada pimpinan yang ikut dalam penyuntikan vaksinasi itu.

Ia mengeklaim, tim peneliti vaksin Nusantara sudah bekerja mengembangkan vaksin Nusantara sesuai rekomendasi BPOM.

Melki juga mempertanyakan sikap BPOM yang tak kunjung memberikan izin penelitian fase II vaksin Nusantara.

"Jadi produk-produk vaksin yang impor itu toleransinya diberikan seluas-luasnya untuk vaksin impor, untuk vaksin dalam negeri Bu Penny (Kepala BPOM) tidak memberikan dukungan, political will-nya enggak kita lihat," sebut Melki.