Hasil Survei Kinerja Jokowi di Bawah 60 Persen, Politikus Golkar: Tak Baik dan Tak Buruk

Pasalnya, menurut dia hal tersebut berarti kinerja Jokowi tak bisa dikatakan baik maupun buruk.

"Kalau kita lihat dan yang dipresentasikan tadi itu kan tingkat pengukuran terhadap Pak Jokowi itu kan di bawah 60 persen. Dan menurut saya itu so so, tidak baik juga, tapi tidak buruk juga. Jadi ini harus di-underline," kata Andi dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024" Sabtu (10/4/2021).

Namun, Andi juga melihat bahwa survei menggunakan metode kuantitatif.

Sehingga, kata dia, responden yang disurvei sangat tergantung pada pemahaman kualitatif terhadap isu yang berkembang.

Oleh karena itu, dia menilai hasil survei terhadap kinerja Jokowi perlu dilihat pula dari segi kualitatifnya.

"Tanpa bermaksud menegasikan survei itu. Survei itu mencerminkan pandangan masyarakat terhadap apa yang dilihat terhadap pemerintahan hari ini yang dipimpin Pak Jokowi. Tapi kita coba potret dari segi kualitatif," ujarnya.

Andi melanjutkan pemaparan mengapa dirinya menilai hasil survei Presiden Jokowi, tak begitu baik dan tak begitu buruk.

Alasannya, ia menyadari masih adanya persoalan dalam pemerintahan di bawah pimpinan Jokowi. 

Ia juga menilai, pemerintah belum dapat menunjukkan seperti apa sistem political will yang baik.

Padahal, aku Andi, partainya meyakini akan ada sistem political will yang baik dan tercipta dalam pemerintahan Jokowi. Hal ini pula yang membuat partainya menjadi pendukung Jokowi.

"Dari awal kita yakin ada political will yang kita percaya bisa bagus ini, republik ini. Dulu waktu awal-awal periode pertama, itu kan narasinya bagus ya, kemandirian ekonomi, kemudian memberantas semua mafia yang ada dan selama ini menikmati dari program pemerintah," ucapnya.

"Tapi problem itu belum terjawab hari ini. Apapun yang diturunkan dari pemerintah itu, pipanya itu bocor mengalir ke mana-mana. Dan itu ada datanya misalnya Kartu Prakerja, Bantuan itu tidak sampai 50 persen efektivitasnya," sambung dia.

Selain itu, Andi juga menilai, sistem birokrasi di Indonesia yang berpotensi menimbulkan perilaku korupsi juga masih ditemukan dalam pemerintahan Jokowi.

Ia menyoroti persoalan program bantuan yang diberikan pemerintah dan dinilai masyarakat berpotensi korupsi.

Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi mendorong maksimalisasi sistem satu data untuk membantu proses pelaksanaan pemberian bantuan ke masyarakat.

"Sampai hari ini, jalan enam tujuh tahun, belum selesai-selesai kita lakukan. Nah, karena itulah menurut saya, ini tidak bisa dipandang enteng. Periode kedua ini lebih kental bau politiknya," ujarnya.

Andi menilai, periode kedua Jokowi sarat berbau politik karena yang benar bisa berpotensi menjadi salah, terlebih dengan yang melakukan kesalahan.

Usai menyatakan pendapatnya, Andi mengusulkan agar Presiden Jokowi mendorong dan memastikan para menteri bekerja sesuai instruksi yang ada.

"Marah-marahnya Pak Jokowi cukup itu. Jangan sampai nanti marah lagi. Tapi action-nya harus ada," pungkasnya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah memaparkan, hasil survei terhadap kinerja Presiden Jokowi berada di bawah 60 persen.

Disebutkan, Presiden Jokowi mendapatkan tingkat kepuasan di bidang sosial sebanyak 58 persen, bidang ekonomi 55 persen, dan bidang politik dan hukum 43 persen.

Namun, secara keseluruhan, 56 persen masyarakat menilai puas terhadap kinerja Jokowi selama masa pandemi Covid-19.