Larangan Mudik Lebaran, Satgas: Sudah Setahun Kita Belajar, Jangan Ulangi Hal yang Sama

Wiku mengatakan, masyarakat tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama seperti mudik Lebaran 2020 yang membuat terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

"Jangan sampai sudah satu tahun kita belajar, kita masih mengulangi hal yang sama, bukan hanya sekedar mengulangi, saya ingatkan itu adalah harganya nyawa, itulah yang harus kita hindari," kata Wiku dalam diskusi secara virtual, Jumat (8/4/2021).

Wiku kemudian menyebutkan bahwa berdasarkan pengalaman mudik Lebaran 2020, terjadi kenaikan kasus Covid-19 sebesar 68-93 persen atau 400-600 kasus per hari.

Selain itu, ia mengingatkan, kenaikan kasus Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada jumlah pasien terkonfirmasi positif tetapi angka kematian.

"Itu artinya adalah nyawa, jadi itu adalah konsekuensi publik yang harus kita tanggung dan itu lah kita katakan jangan melakukan mudik," ujarnya.

Lebih lanjut, Wiku mengatakan, meski masyarakat sudah disuntik vaksin Covid-19, bukan berarti aman melakukan perjalanan keluar kota.

Ia mengatakan, risiko terpapar virus Corona masih memungkinkan meski sudah divaksin.

"Jadi perlu pengalaman juga untuk tahu efektivitasnya, dan ini masih perlu relatif panjang karena jumlah yang divaksinasi masih terbatas," pungkasnya.

Adapun, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan larangan operasi bagi semua moda transportasi untuk kegiatan mudik Idul Fitri yang berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021.

Larangan ini merujuk pada ditetapkannya kebijakan peniadaan mudik pada Idul Fitri 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Dalam Rangka Pencegahan Covid-19.

Larangan ini juga mengatur mengenai pengecualian bagi transportasi yang melakukan perjalanan dan ketentuan bagi wilayah algomerasi atau kawasan perkotaan.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiadi mengatakan, larangan operasi semua moda transportasi meliputi kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan juga mobil penumpang.

Selanjutnya, kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor, serta kapal angkutan, sungai, danau, dan penyeberangan.

Sedangkan untuk pengecualian bagi masyarakat yang boleh melakukan perjalanan yaitu mereka yang bekerja atau dalam perjalanan dinas bagi ASN, pegawai BUMN, pegawai BUMD, Polri, dan TNI.

"Dan pegawai swasta yang dilengkapi surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya," kata Budi.