Vaksin Gotong Royong Didatangkan dari Rusia dan China, Ini Rincian dan Jadwal Kedatangannya

Saat ini PT Bio Farma tengah melakukan diskusi dan negosiasi dengan para produsen vaksin tersebut terkait komitmen jumlah dan jadwal kedatangan vaksin Covid-19 ke Indonesia.

Berikut adalah rincian jumlah dan jadwal kedatangan vaksin-vaksin tersebut.

1. Sinopharm

Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir menjelaskan, vaksin Sinopharm menggunakan teknologi yang sama dengan vaksin Sinovac yaitu inactivated dan memiliki interval atau jarak penyuntikan dosis vaksin selama 21 hari.

Vaksin Sinopharm ini, kata dia, dijadwalkan dikirim ke Indonesia pada minggu keempat April sebanyak 500.000 dosis vaksin.

"Kemudian juga dari April sampai dengan Juli 2021 akan ada tambahan 7 juta dosis lagi, kemudian dari Q3 sampai Q4 akan ada 7,5 juta dosis," kata Honesti dalam rapat kerja dengan Komisi IX secara virtual, Kamis (8/4/2021).

2. Sputnik V

Untuk jenis vaksin Sputnik V dari Rusia, Honesti mengatakan, masih dalam proses registrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kendati demikian, produsen vaksin ini sudah berkomitmen akan mengirimkan 20 juta dosis vaksin ke Indonesia.

"Setelah EUA dari Badan POM keluar, di akhir minggu ke-4 April, di awal Mei 2021 dimulai perbulannya 5 juta dosis sampai nanti ke bulan Juli, sehingga total yang akan mendapat suplai dari sputnik ini sebesar 20 juta dosis," ujarnya.

3. CanSino

Berbeda dengan vaksin lainnya yang sudah digunakan Indonesia, vaksin buatan CanSino, China ini hanya disuntikan sebanyak satu dosis kepada sasaran vaksinasi.

Ia mengatakan, produsen CanSino sudah berkomitmen untuk mengirimkan 3 juta dosis vaksin antara bulan Juli hingga September 2021.

"Kemudian akan ada 2 juta dosis lagi di Q4 2021 sehingga totalnya dari kan CanSino ini kita akan dapat sekitar 5 juta dosis," pungkasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksinasi gotong royong merupakan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha yang diberikan kepada karyawan, karyawati, dan keluarganya.

"Jadi tidak boleh pembiayaan vaksinasi itu dibebankan kepada karyawan atau karyawati tadi ya," kata Nadia dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (16/3/2021).

Nadia mengatakan, setiap badan usaha atau badan hukum yang melaksanakan vaksinasi gotong royong harus melaporkan data penerima vaksin Covid-19 kepada Kemenkes.

Selain itu, jenis vaksin yang digunakan harus berbeda dengan jenis vaksin untuk vaksinasi program pemerintah.

"Kemudian, pelayanan vaksinasi gotong royong ini harus dilakukan di fasyankes milik swasta yang memenuhi persyaratan. Jadi tidak boleh dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan dimana vaksinasi program pemerintah itu berjalan," ucap dia.

Nadia juga mengatakan, pelaksanaan vaksinasi gotong royong bergantung pada ketersediaan vaksin Covid-19.

"Tentunya vaksinasi gotong royong ini akan dimulai pada saat tersedianya vaksin ya. Jadi pengadaan vaksin gotong royong ini akan menjadi ranah daripada Kementerian BUMN dan Biofarma," ucap Nadia.