Hari Film Nasional, Menko PMK Minta LSF Tak Cuma Menyensor Film

Menurut dia, LSF juga harus ahli di bidang perfilman dan menguasai seluruh seluk beluk perfilman baik nasional maupun internasional.

Sebab hal tersebut akan berpengaruh besar terhadap perkembangan industri perfilman di Tanah Air.

"Seorang anggota lembaga film harus ahli bidang perfilman. Penguasaan literatur berkaitan dengan perfilman dari berbagai belahan dunia itu penting untuk referensi untuk benchmarking (tolak ukur) agar kita bisa mengawal perkembangan film nasional," kata Muhadjir di acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Antara LSF RI dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021), dikutip dari siaran pers.

"Dan saya mohon (LSF) betul-betul bertindak bukan hanya sebagai tukang potong, tukang larang, apalagi kalau dipotong alur ceritanya jadi berantakan," lanjut dia.

Selain itu, kata dia, LSF juga diharapkannya bisa aktif menyebarkan nilai-nilai luhur Indonesia seperti yang terkandung dalam Pancasila.

Hal tersebut dinilai akan membantu perkembangan perfilman Tanah Air, khususnya untuk dapat memperkenalkan wajah Indonesia melalui film.

Terlebih dalam rangka Hari Film Nasional (HFN) ke-71 tahun 2021 ini.

"Marilah kita bangun perfilman nasional ini demi Indonesia sebagai bangsa yang besar," ucap dia.

Adapun LSF merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk menyensor atau menentukan adegan sebuah film layak tayang atau tidak, sebelum ditayangkan ke publik.

Di Indonesia, Hari Film Nasional (HFN) diperingati setiap 30 Maret.

Tanggal tersebut diambil dari hari pertama produksi film Darah dan Doa (Long March of Siliwangi) karya Usmar Ismail pada tahun 1950

HFN ke-71 di tahun ini bertemakan 100 Tahun Usmar Ismail yang merupakan Bapak Perfilman Indonesia.