Dampak Embargo Vaksin Covid-19, Menkes: April, RI Hanya Punya 7 Juta Dosis

Hal tersebut menyusul naiknya kasus Covid-19 di India yang menyebabkan negara tersebut harus melakukan embargo terhadap pengiriman vaksin AstraZeneca ke WHO dan GAVI.

Budi mengatakan, vaksin yang diproduksi di India, tidak boleh keluar dari negara tersebut. Sebagai informasi, India merupakan negara yang memiliki pabrik vaksin terbesar di dunia kedua, setelah China.

"Akibatnya suplainya kurang, jadi direalokasi lagi. Jadi kita harusnya dapat jatah ini sekitar 11,7 juta di Maret-April, dapatnya baru kayak kemarin cuma 1,1 juta," ujar Budi di acara rilis survei Charta Politika, Minggu (28/3/2021).

"Bulan Maret kebetulan stok Sinovac-nya masih cukup banyak, tapi saya mau lapor ke Kakak Adik Gubernur ini, bulan April Sinovac-nya cuma 7 juta. Jadi saya hanya punya 7 juta stok dari Sinovac, " lanjut Budi.

Semula, Budi memperkirakan Indonesia bisa mendapatkan 7,5 juta dosis vaksin AstraZeneca sehingga total yang dimiliki 15 juta.

Namun embargo di India itu berdampak pada terganggunya suplai vaksin.

Di sisi lain, Budi menuturkan, saat ini penyuntikan vaksin di Indonesia sudah mencapai 10 juta dosis.

Jumlah tersebut, kata dia, membuat Indonesia turut menyusul Israel dan Prancis dalam hal jumlah dosis vaksinasi.

"Kita tinggal di bawah Jerman, Turki dan Brasil, untuk negara-negara yang tidak memproduksi vaksin. Kita 4 besar dunia sekarang menyusul Israel dan Prancis," kata dia.

Meskipun demikian, kata Budi, pada vaksinasi bulan April pihaknya akan memperpendek laju penyuntikannya.

Pasalnya saat ini Indonesia sudah berhasil menyuntikkan 500.000 dosis vaksin per hari.

"Kalau kita cuma punya 7 juta, itu artinya 14 hari. Saya sekarang sedang ngatur, bagaimana sisa yang ada bisa pelan-pelan kita tahan," ujar Budi.

Oleh karena itu, ia pun meminta para kepala daerah menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat untuk tidak melakukan mobilitas dengan keluar daerahnya.

Adapun acara tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.