Salin Artikel

Profil Max Sopacua: Mantan Penyiar TVRI hingga Politikus Partai Emas yang Jadi Pendukung KLB Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com – Legal standing Max Sopacua dipertanyakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar. 

Pasalnya, mantan politikus Partai Demokrat itu menjadi salah satu inisiator Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Diketahui, Max bergabung ke Partai Emas besutan Hasnaeni Moein, sejak akhir Desember 2020 lalu.

"Jadi Pak Max ini sebenarnya masih apa, pejabat tinggi di Partai Emas, atau sudah masuk Demokrat versi KLB. Karena harus jelas dulu legal standing-nya. Karena belum pernah dengar juga Pak Max ini dari partai mana," kata Renanda dalam acara Kompas Petang yang disiarkan Kompas TV, Kamis (25/3/2021).

KLB pun pada akhirnya tetap diselenggarakan oleh sejumlah politisi Demokrat yang kontra dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam KLB tersebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mendapat mandat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Tak hanya Max, sejumlah politisi Demokrat yang turut mendukung kegiatan itu antara lain Darmizal, Jhoni Allen, dan Marzuki Alie.

Sementara itu, di dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021), Max meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas skandal korupsi proyek Hambalang.

Pasalnya, masih ada sejumlah nama yang diduga terlibat dalam perkara tersebut masih belum tersentuh oleh Komisi Antirasuah.

"Ini kita buka kembali karena anggaran negara itu terselip di situ. Itu kurang lebih Rp 3 triliun yang belum diselesaikan, pak," kata Max dalam siaran Kompas TV, Kamis (25/3/2021).

Max pun merujuk kesaksian mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, di persidangan yang menyebut bahwa semestinya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dimintai kesaksiannya dalam kasus korupsi tersebut.

Lantas, sejauh apa perjalanan karier Max Socapua di dunia politik?

Pernah Menjadi Penyiar TVRI

Dikutip dari Tribunnews.com, pria kelahiran Ambon, pada 2 Maret 1946 itu menyelesaikan gelar sarjana S1 dan mendapatkan gelar magister di STIE Gotong Royong, Jakarta.

Max juga sempat bekerja sebagai penyiar olahraga dan produser di Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada zaman orde baru.

Dalam catatan buku wajah DPR dan DPD 2019-2014, Max diketahui menjadi produser di TVRI sejak 1985 hingga tahun 2002.

Ikut Dirikan Partai Demokrat

Setelah era kepemimpinan Presiden Soeharto berakhir, Max mulai terjun ke dunia politik. Ia diketahui terlibat dalam pendirian Partai Demokrat pada 9 September 2001 bersama SBY.

Bersamaan dengan suksesnya SBY terpilih sebagai Presiden pada Pilpres 2004, di tahun yang sama Max juga terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jabar V Bogor.

Ia menduduki Senayan selama dua periode yakni di tahun 2004 dan tahun 2009.

Kiprah Max di Partai Demokrat bisa dikatakan cukup penting.

Selain sebagai salah satu pendiri partai, ia juga pernah menduduki jabatan strategis lainnya seperti Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, hingga menjadi anggota Majelis Tinggi.

Bergabung Dengan Partai Emas

Max sudah menyatakan mundur dari Partai Demokrat dan bergabung dengan partai Esa Masyarakat Sejahtera (Emas) pada 11 Desember 2020 lalu.

Saat itu Max merasa bahwa dirinya disingkirkan oleh Partai Demokrat. Ia mengibaratkan upaya menyingkirkan dirinya, seperti menurunkan penumpang di pinggir jalan.

“Yang saya prihatin tetapi saya doakan Partai Demokrat semoga bagus dan makin jaya. Yang saya sayangkan, saya disingkirkan dari Partai Demokrat seperti menurunkan penumpang angkot di pinggir jalan,” tutur Max saat itu di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Emas, Kemang, Jakarta Pusat.

Ia menyebut dirinya bergabung dengan Partai Emas karena ingin mengabdi dan menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Bergabungnya Max dengan Partai Emas ditandai dengan pelepasan jaket Partai Demokrat miliknya, kala itu.

Inisiator KLB Kontra AHY

Konflik antara Max dengan Partai Demokrat sudah nampak sejak tahun 2019, saat itu Max bersama sejumlah senior Partai Demokrat membentuk Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD).

Gerakan itu meminta SBY yang saat itu masih menjabat sebagai ketua umum untuk melaksanakan KLB.

GMPPD beralasan, KLB harus segera dilaksanakan karena perolehan suara Partai Demokrat anjlok. Saat itu, GMPPD juga mendesak agar segera ditunjuk ketua umum dan pengurus baru.

Konflik itu nampaknya juga menjadi pemicu Max keluar dari Partai Demokrat dan bergabung dengan Partai Emas.

Selain itu, Max kemudian juga diketahui menjadi salah satu tokoh yang mendukung KLB kontra kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat AHY, yang berlangsung di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021.

Ia meminta para kader Partai Demokrat tidak perlu takut dipecat jika mendukung berlansungnya KLB itu.

“Jangan takut dipecat, tidak bisa sembarangan memecat kader. Semua ada prosedurnya,” kata Max, dikutip Antara.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/26/17223401/profil-max-sopacua-mantan-penyiar-tvri-hingga-politikus-partai-emas-yang

Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke