Soal Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi Disebut Tak Berniat Langgar Konstitusi

Irfan mengatakan, Jokowi tetap konsisten dan berkomitmen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur masa jabatan presiden maksimal dua periode.

"Kami berkeyakinan, Pak Jokowi tidak punya niat, tidak punya ambisi, tidak punya apapun namanya untuk melanggar konsitutsi negara yg namanya Undang-Undang Dasar 1945," kata Irfan dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (20/3/2021).

Irfan menjelaskan, Jokowi pun sudah menyampaikan komitmennya untuk menjabat sebagai preisden hanya dua periode pada 2019 lalu di awal masa kepemimpinan periode kedua Jokowi.

Ia mengatakan, komitmen itu disampaikan jauh sebelum isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali muncul menyusul pertanyaan pendiri Partai Ummat Amien Rais.

"Jangan ada anggapan ini keinginan dari Presiden, ini keinginan dari Istana," kata dia.

Irfan pun menuding pernyataan Amien Rais yang menyebut adanya skenario memperpanjang masa jabatan presiden sebagai pernyataan tak berdasar.

Sementara, kata Irfan, Amien Rais merupakan sosok yang mendorong adanya pembatasan masa jabatan presiden di awal era reformasi ketika Amien menjabat sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.

"Ucapan Pak Amien itu seperti dia lagi tidur siang, mimpi di siang bolong, tersambar petir tiba-tiba bangun, 'oh Pak Jokowi mau tiga periode nih'. Padahal tidak punya dasar dan argumentasi yang kuat terhadap persoalan itu," kata Irfan.

Isu memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode kembali muncul menyusul pernyataan Amien yang menyebut ada skenario mengubah masa jabatan presiden melalui Sidang Istimewa MPR.

"Jadi, mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu," kata Amien dalam tayangan Kompas TV, dikutip Senin (15/3/2021).

Mantan politikus PAN itu melanjutkan, setelah Sidang Istimewa digelar, akan muncul usul untuk mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

"Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali," ujar Amien.

Namun, sebelum Amien mengucapkan pernyataan itu, wacana tiga periode juga sempat ditulis wartawan yang lama meliput soal Indonesia, John McBeth, di Asia Times.

John McBeth menyatakan bahwa dugaan ini muncul setelah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terlibat dalam drama pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono.

Kubu yang menggelar Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang kemudian mengangkat Moeldoko menjadi ketua umum menggantikan AHY.

Jika pemerintah mengesahkan kepemimpinan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat, maka jalan untuk melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terbuka lebar.

UUD 1945 mengatur ketentuan 2/3 suara MPR diperlukan untuk melakukan amendemen. Adapun, mengubah masa jabatan presiden hanya dapat dilakukan jika amendemen dilakukan.

Akan tetapi, Jokowi hingga saat ini belum memberikan tanggapan atas manuver Moeldoko di Partai Demokrat.