Salin Artikel

Tenaga Ahli Menkes: Kualitas SDM untuk Tes PCR Covid-19 Sangat Kurang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kualitas pengetesan spesimen terkait Covid-19 sangat ditentukan pula oleh sumber daya manusia (SDM).

Namun, Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Penanganan Covid-19 Andani Eka Putra mengatakan, kualitas SDM yang berjibaku di laboratorium untuk memeriksa hasil tes polymerase chain reaction (PCR) sangat kurang.

"Ini masalah kita. Ibarat pertempuran, pemeriksaan PCR adalah bagian dari pertempuran. Orang pergi perang tidak punya kemampuan bagus, tidak bisa menembak," kata Andani dalam talkshow BNPB bertajuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi Darurat, Selasa (16/3/2021).

Andani menuturkan, dalam memeriksa hasil tes Covid-19 perlu dilakukan penelitian virus melalui RNA atau ekstraksi asam ribonukleat (RNA) yang diperlukan dalam pengujian sampel rantai reaksi polimerase Covid-19.

Pengerjaan RNA tersebut memiliki tingkat kesulitan tinggi. Menurut Andani, Indonesia kekurangan SDM yang dapat menangani hal tersebut.

"Memang ada pelatihan, tapi tidak semua bisa. Tidak bisa dibina satu atau dua kali, butuh latihan terus-menerus. Risiko terbesar adalah kontaminasi," kata dia.

"Jadi masalah besar adalah SDM kerjanya. Bagaimana SDM itu seharusnya dibangun karena tidak semua orang familiar bisa bekerja tes molekuler, khususnya RNA. Ini problem kita," lanjut Andani.

Sementara dari segi waktu, kata dia, kemampuan laboratorium menunjukkan hasil tes Covid-19 idealnya adalah empat jam.

Namun apabila ada kelebihan kapasitas, maka waktu yabg dibutuhkan menjadi lebih panjang.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/16/12294921/tenaga-ahli-menkes-kualitas-sdm-untuk-tes-pcr-covid-19-sangat-kurang

Terkini Lainnya

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke