Periksa 6 Saksi, KPK Dalami Pembelian Tahan oleh Perumda Sarana Jaya

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, mereka dipanggil terkait penyidikan kasus pembelian sejumlah aset tanah oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya, tahun 2019.

"Para saksi didalami pengetahuannya di antaranya terkait dengan kegiatan usaha dari Perumda Sarana Jaya dalam pembelian sejumlah aset tanah," kata Ali, Rabu (10/3/2021).

Ali menyebut enam saksi yang diperiksa yaitu Bendahara Ekonom Kongregasi Suster-Suster CB Provinsi Indonesia Sr Fransiska Sri Kustini alias Sr Franka CB, Manajer Unit Pelayanan Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya 2017-2020 Rachmat Taufik dan broker/calo tanah bernama Minan bin Mamad.

Selain itu, lanjut dia, KPK juga memeriksa tiga pegawai Perumda Pembangunan Sarana Jaya yakni bernama Indra, Wahyu, dan Yadhi.

Ali menyebut, ada tiga saksi yang tidak menghadiri pemanggilan penyidik yaitu Junior Manager Sub-Divisi Akuntansi dan Anggaran Sarana Jaya Asep Firdaus Risnandar, Senior Manajer Divisi Usaha Perumda Pembangunan Sarana Jaya 2019-2020 Slamet Riyanto, dan Junior Manajer Divisi Pertanahan Perumda Pembangunan Sarana Jaya I Gede Aldi Pradana.

"Tidak hadir dan mengonfirmasi untuk dilakukan penjadwalan ulang," kata Ali.

KPK terus mengumpulkan bukti dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah oleh BUMD DKI Jakarta tersebut.

Ali mengatakan, pengumpulan bukti tersebut dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Cipayung.

"Tim penyidik KPK saat ini masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," kata Ali Selasa (9/3/2021).

Adapun pada hari Senin (8/3/2021), KPK telah mengamankan dokumen dari penggeledahan di tiga lokasi terkait penyidikan kasus tersebut.

Ketiga lokasi yang digeledah tersebut yaitu Kantor PT Adonara Propertindo di Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Gedung Sarana Jaya di Jakarta Pusat, dan rumah kediaman dari pihak yang terkait dengan kasus tersebut.

"Dari beberapa lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini," kata Ali.

Ali mengatakan, bukti-bukti diamankan KPK tersebut akan divalidasi dan diverifikasi untuk segera disita dan menjadi bagian dalam berkas perkara penyidikan.

"Perlu kami sampaikan bahwa setiap penanganan perkara oleh KPK tentu karena atas dasar adanya kecukupan alat bukti sebagaimana ketentuan aturan hukum yang berlaku," ucap dia.