Pengurus Demokrat Akan Serahkan Laporan Terkait KLB ke Dirjen AHU

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus pusat dan daerah Partai Demokrat berencana menemui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Cahyo R Muzhar, Senin (8/3/2021).

Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya akan menyerahkan laporan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh peserta kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

"Hari ini kami akan ke Kemenkumham ketemu dirjen AHU," kata Herman di Jakarta, Senin (8/3/2021) seperti dikutip Antara.

Selain itu, ia mengatakan, pengurus Partai Demokrat juga akan menyerahkan laporan kepada Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra.

Menurut dia, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik, yakni didaftarkan ke Kemenkumham dan KPU.

Ia juga menegaskan, KLB di Deli Serdang tak memenuhi syarat yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"KLB harus atau wajib dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat sehingga kami juga bertanya siapa yang melakukan (KLB) di sana karena DPP Partai Demokrat tidak pernah membentuk panitia apapun terkait pertemuan politik di sana," tutur dia.

Herman menambahkan, penyelenggaraan KLB harus memenuhi syarat kehadiran dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

"Untuk suara DPD 2/3 suara dan DPC 50 persen suara plus harus mendapat persetujuan majelis tinggi," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) direncanakan datang ke Kemenkumham, Senin pagi.

AHY didampingi oleh Ketua DPD dari 34 provinsi dan lebih kurang 100 kader dari pengurus ranting di Jakarta.

Kedatangan AHY ke Kemenkumham berlangsung satu hari setelah ia mengumpulkan para Ketua DPD di Jakarta dan bertemu dengan Ketua DPC dari 514 kabupaten/kota pada rangkaian konsolidasi, Minggu (7/3/2021).