Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri Syafrizal mengatakan, semua itu dikarenakan penularan Covid-19 di tiga daerah tersebut masih terbilang tinggi.

"Jadi jika dilihat, di luar Jawa dan Bali, ketiga provinsi tersebut memang memiliki jumlah kasus aktif tertinggi, bahkan Kaltim mencapai 6.000-an kasus," kata Syafrizal kepada wartawan, Jumat (5/3/2021).

Selain tiga daerah tersebut, PPKM berskala mikro itu juga dilakukan di kawasan Pulau Jawa dan Bali seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali.

Ia mengatakan, 10 daerah yang diminta menjalani PPKM berskala mikro ini menyumbang 70 persen kasus aktif nasional.

"Jadi jika kita bisa menekan kasus pada kontribusi 70 persen kasus aktif ini, diharapkan dapat melandaikan kurva dengan lebih cepat lagi," ujar dia.

Pemerintah juga memperpanjang masa pelaksanaan PPKM berskala mikro sejak 9 hingga 22 Maret 2021.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan PPKM berskala mikro akan dikembangkan di provinsi yang berada di luar Jawa.

PPKM mikro yang dimaksud akan menyasar daerah dengan jumlah kasus Covid-19 yang tinggi.

"(PPKM mikro) Akan dikembangkan di provinsi di luar Jawa (dan Bali) yang memiliki kasus aktif yang banyak," ujar Jokowi dalam keterangan pers secara virtual, Kamis (4/3/2021) malam.

Jokowi menyebut, PPKM mikro yang selama ini dijalankan telah memberikan hasil yang cukup baik.

Hal ini terlihat dari jumlah kasus Covid-19 secara mingguan di tujuh provinsi yang menggelar PPKM telah mengalami penurunan.

"Di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Bali kelihatan sekali trennya terus menurun ini trennya sangat bagus," ucap Jokowi.

Meski demikian, kepala negara mengingatkan agar semua pihak tetap harus bekerja keras aga laju penularan Covid-19 terus menurun secara berkelanjutan.