Setahun Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Sikap Terbuka Pejabat

Berdasarkan catatan Kompas.com, ada sejumlah pejabat publik yang tidak pernah mengumumkan dirinya positif Covid-19 hingga akhirnya dinyatakan sembuh.

Salah satu contoh kasus itu ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang baru diketahui pernah positif Covid-19 saat dirinya mendonasikan plasma konvalesen pada Senin (18/1/2021).

Status Airlangga sebagai donor plasma konvalesen saat itu menimbulkan pernyataan karena ketika itu Airlangga belum pernah mengumumkan dirinya positif Covid-19.

Diketahui, hanya penyintas Covid-19 yang plasma konvalesennya mengandung antibodi untuk melawan virus corona.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Alia Karenina akhirnya membenarkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar itu sempat Covid-19 pada 2020 lalu.

"Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat terdeteksi positif Covid-19 di tahun 2020 lalu. Dan saat itu, sudah diterapkan 3T (testing, tracing, treatment) secara optimal," ujar Alia, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (19/1/2021).

Airlangga sebetulnya sempat diisukan terinfeksi Covid-19 pada November 2020 ketika ia beberapa kali absen dari rapat terbatas penanganan Covid-19 dan rapat terbatas lainnya di Istana Kepresidenan.

Ketika dikonfirmasi, pihak Istana dan Kemenko Perekenomian bungkam soal status kesehatan Airlangga

Airlangga hanyalah satu contoh dari pejabat yang tidak terbuka saat positif Covid-19, pejabat lainnya yang menunjukkan sikap serupa adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Saat masih menjabat sebagai menteri, Edhy pernah terpapar Covid-19 pada awal September 2020.

Informasi itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Daniel Johan selaku mitra KKP dan kemudian diperkuat oleh politikus Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco, rekan separtai Edhy, membenarkan sempat positif Covid-19. Namun informasi itu baru disampaikan setelah Edhy dinyatakan sembuh.

Dasco mengungkapkan, Edhy pertama kali dirawat di RS Polri Kramat Jati sebelum dipindahkan ke RSPAD Gatot Soebroto di mana ia sempat dirawat di ruang intensive care unit.

Pada pertengahan September, Edhy yang kini berstatus sebagai tersangka kasus suap terkait izin ekspor benih lobster pun dinyatakan sembuh.

Dasco yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR pun baru mengakui dirinya sempat positif Covid-19 saat sudah sembuh dari penyakit tersebut.

Hal itu terungkap ketika ia mempromosikan obat herbal 'Herbavid19' yang disebutnya telah membuat ia sembuh dari Covid-19.

"Saya sendiri sudah merasakan manfaatnya, saya sembuh. Dan saya nazar kalau sembuh, kami mau produksi yang banyak minimal untuk 3.000 orang, kami mau bagi-bagi ke yang membutuhkan," kata Dasco, Selasa (28/4/2020).

Menanggapi sikat tidak terbuka pejabat publik, Kepala Staf Kepresinen Moeldoko menilai, seorang menteri tidak perlu mengumumkan dirinya positif Covid-19 di muka publik.

Moledoko mengatakan, dalam konteks menteri-menteri di kabinet Presiden Joko Widodo, semuanya sudah saling memahami ruang lingkup pekerjaan mereka.

Termasuk dengan siapa saja para menteri bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung.

"Yang jelas dalam konteks Covid-19 ini kami tak pernah masuk dalam area publik yang sangat besar. Itu semua juga kami membatasi itu," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Rabu (20/1/2021).

"Sehingga kalau terjadi ( positif Covid-19) di menteri, ya cukup beberapa orang yang tahu. Setelah itu ada langkah-langkah tindakan kesehatan yang harus dijalankan," lanjutnya.

Dikritik

Tindakan sejumlah pejabat publik yang merahasiakan statusnya saat positif Covid-19 itu menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari kalangan pemerintah itu sendiri.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, pejabat yang tertular Covid-19 tak perlu mengkhawatirkan stigma negatif apabila mengumumkan diri sebagai pasien Covid-19.

"Ini merupakan bentuk transparansi publik dan tidak perlu terjadi stigma negatif kepada para pejabat publik," kata Wiku dalam keterangan pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/9/2020).

"Karena virus ini tidak mengenal jabatan, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal umur dan tidak mengenal waktu. Siapapun bisa terkena," sambung dia.

Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, sikap pejabat yang tidak mengumumkan dirinya positif Covid-19 berkaitan dengan keterbukaan pemerintah kepada publik.

"Selalu disampaikan bahwa keterbukaan itu ya dimulai dari atau keteladanan dimulai dari pejabat publik atau tokoh. Kalau tidak terbuka ya bagaimana mau memberi imbauan," ujarnya.

Senada dengan Wiku, Dicky menekankan, keterbukaan merupakan kunci kesuksesan program tracing yang digiatkan pemerintah.

"Karena tracing itu harusnya terbuka. Prinsip dasar dari tracing itu terbuka atau dibuka gitu. Walaupun bisa saja orangnya pada level orang umum tidak dibuka, tapi kalau pejabat publik ya dibuka, karena terlalu banyak orang yang berkaitan dan bertemu," kata Dicky.

Di samping itu, Dicky menyebut, keterbukaan pejabat publik juga dapat memperkuat pesan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19.

Menurut Dicky, sikap terbuka pejabat publik dapat mengubah pandangan sebagian masyarakat yang tidak percaya dengana danya Covid-19.

"Apalagi kalau mengalami hal yang serius, sampai dirawat. Dia kan bisa selling pengalaman itu kepada masyarakat. Bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang yang abai," ujarnya, Rabu (20/1/2021).