Salin Artikel

Jusuf Kalla: Saya Dua Kali Jadi Wapres, Tak Pernah Meminta

Hal itu disampaikan Kalla saat wawancara di program Beginu di kanal YouTube Kompas.com, Senin (22/2/2021).

"Saya jadi Wakil Presiden dua kali tidak pernah meminta, saya tidak pernah menonjolkan diri, saya dua-duanya diminta," ujar Kalla.

Kalla untuk kali pertama menduduki posisi Wakil Presiden dengan mendampingi Presiden ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 2004-2009.

Jabatan orang nomor dua di Indonesia kembali diembannya ketika mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja pada periode 2014-2019.

Saat bertarung dalam Pilpres 2004, Kalla mengaku tidak pernah menonjolkan diri agar bisa dipinang. Sebaliknya, ia justru didatangi SBY.

Saat itu, SBY menghampirinya dengan maksud meminangnya sebagai pasangannya.

Hal serupa juga terjadi ketika dirinya memutuskan untuk terjun dalam Pilpres 2014.

Kalla mengungkapkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri merupakan sosok di balik keputusannya untuk terjun di pesta demokrasi tahun tersebut.

Pasalnya, Mengawati yang meminta supaya Jokowi bisa berpasangan berpasangan dengan dirinya.

"Waktu Jokowi yang keras itu Bu Mega, dia minta ke saya. Dia tidak mau kalau bukan saya wakil. Jadi Bu Mega itu selalu hormat karena dua kali saya diangkat jadi Menko (menteri), jadi wakil presiden. Tapi saya tidak pernah meminta," ucap Kalla.

"Saya cuma dikasih tahu," ujar dia.

Kalla menambahkan, Megawati berargumentasi, bahwa Jokowi perlu didampingi sosok yang punya segudang pengalaman di pemerintahan.

Karena itu pula, Kalla menjadi sosok yang ideal untuk berpasangan dengan Jokowi.

"Ya bahwa kalau saya bisa menang, saya punya pengalaman. Jadi kombinasi antara orang yang tidak punya pengalaman dan orang berpengalaman," kata Kalla.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/23/09495261/jusuf-kalla-saya-dua-kali-jadi-wapres-tak-pernah-meminta

Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke