Salin Artikel

Pemda Diminta Pertimbangkan Jumlah Vaksinator jika Ingin Gelar Vaksinasi Massal

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, vaksinasi secara massal merupakan kebijakan dari Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda).

Jika pemda ingin menggelar vaksinasi massal, jumlah tenaga vaksinator harus menjadi pertimbangan.

"Pelaksanaan vaksinasi massal merupakan kebijakan dari Kemenkes yang dikoordinasikan dengan pemda," ujar Wiku, dalam keterangan pers yang ditayangkan di kanal YouTube sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

"Apabila daerah lain ingin melakukan vaksinasi massal, tentunya harus mempertimbangkan ketersediaan tenaga vaksinator sehingga program serupa dapat berjalan efektif," lanjutnya.

Wiku menyebut pelaksanaan vaksinasi massal merupakan program yang positif.

Ia menilai program itu bisa meningkatkan partisipasi tenaga kesehatan dalam program vaksinasi nasional.

"Pelaksanaan program vaksinasi massal dapat menjadi salah satu cara dalam dorong para tenaga kesehatan untuk ikut berpartisi dalam produk vaksinasi ini," tambah Wiku.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut, pelaksanaan vaksinasi massal seperti yang digelar di Istora Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, pada Kamis (4/2/2021) akan dilakukan lagi.

Menurutnya vaksinasi massal bisa mempercepat proses vaksinasi secara nasional.

"Nanti akan juga kita lakukan seperti yang hari ini dilakukan di Gelora Senayan (GBK) dalam jumlah yang massal sehingga mempercepat proses vaksinasi (secara nasional)," ujar Jokowi, dalam tayangan video di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Ia menuturkan, saat ini proses vaksinasi Covid-19 tahap pertama berjalan dengan baik. Namun, pelaksanaannya masih digelar di rumah sakit dan puskesmas.

"(vaksinasi) Ya jalan dengan baik. Tapi memang masih dilakukan di RS, di puskesmas-puskesmas," tambahnya.

Pada Kamis, Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal untuk para tenaga kesehatan, di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta.

Jokowi mengatakan, vaksinasi massal bertujuan mempercepat pelaksanaan vaksinasi tenaga kesehatan.

Dengan percepatan ini, diharapkan vaksinasi tahap berikutnya dapat segera berjalan.

Hingga saat ini, setidaknya ada 700.266 tenaga kesehatan yang sudah disuntik vaksin Covid-19.

Angka tersebut baru sekitar 45 persen dari total tenaga kesehatan di Tanah Air yang jumlahnya mencapai 1,5 juta jiwa.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/05/08295121/pemda-diminta-pertimbangkan-jumlah-vaksinator-jika-ingin-gelar-vaksinasi

Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke