Salin Artikel

Menteri PPPA: Kesehatan dan Psikososial Perempuan-Anak Korban Bencana Harus Diperhatikan

Hal tersebut disampaikan Bintang saat meninjau lokasi terdampak bencana alam gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (28/1/2021).

"Di situasi pascabencana juga selain kebutuhan spesifik, pelayanan kesehatan dan psiko-sosial perempuan dan anak terdampak harus diperhatikan,” ujar Menteri Bintang, dikutip dari siaran pers, Jumat (29/1/2021).

Ia mengatakan, Kementerian PPPA berupaya memastikan agar perlindungan perempuan dan anak menjadi tanggung jawab bersama.

Dengan demikian, semua hak perempuan dan anak harus tetap terpenuhi dalam kondisi apapun, termasuk di tempat pengungsian.

"Gotong royong dan bergandengan tangan harus dilakukan dengan semua pihak untuk memastikan hak mereka dan tidak ada lagi kesedihan sert air mata,” kata dia.

Kementerian PPPA telah melakukan berbagai upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam situasi darurat bencana di Sulawesi Barat, antara lain peninjauan ke lapangan untuk asesmen kondisi perempuan dan anak serta menghimpun data cepat perempuan dan anak.

Kementerian PPPA juga bekerja sama dengan Dinas PPPA Sulawesi Barat, MDMC, Himpaudi, Karangpuang, Tim Psikolog TNI AL, dan HIMPSI untuk mengaktivasi tenda ramah perempuan dan anak dalam rangka melakukan dukungan psikososial awal.

Selain itu, membangun Pos Ramah Perempuan dan Anak di dua lokasi yaitu di Jalan Pongtiku Nomor 9 dan Jalan Husni Thamrin serta tenda ramah perempuan dan anak di Stadion Manakarra.

Adapun pada kesempatan tersebut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, serta pejabat terkait lainnya.

Pada 14 Januari 2021 Sulawesi Barat diguncang gempa berkekuatan 5,9 pada kedalaman 10 km dan beberapa gempa susulan hingga 16 Januari 2021.

Meski tidak berpotensi tsunami, namun gempa tersebut memporak-porandakan bangunan vital.

Mulai dari sekolah, posyandu, puskesmas, gedung perkantoran, hingga rumah-rumah warga.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/29/13095631/menteri-pppa-kesehatan-dan-psikososial-perempuan-anak-korban-bencana-harus

Terkini Lainnya

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke