Arief Budiman Dicopot dari Ketua KPU, Anggota DPR Minta DKPP Kedepankan Dialog

Hal ini bertalian dengan pencopotan Arief Budiman dari jabatan Ketua KPU melalui keputusan sidang DKPP. Meski demikan, status Arief tetap sebagai komisioner.

"Dialog dan komunikasi bisa juga dijalankan agar semua penyelenggara pemilu dapat amanah menunaikan tugasnya," kata Mardani saat dihubungi, Kamis (14/1/2021).

Menurut Arief, saat ini banyak agenda yang harus diselesaikan KPU, terutama berkaitan dengan urusan sengketa Pilkada 2020.

Mardani berpendapat, persoalan ini bisa menempatkan KPU dalam situasi yang tidak nyaman.

"Karena itu, baik dibangun komunikasi. Karena dengan masih banyaknya pintu penyelesaian masalah sengketa pilkada dan pemilu, KPU akan selalu ada dalam dilema," ujarnya.

Ia pun mengatakan, kabar pemecatan ini menjadi contoh yang tidak baik, sebab seperti selalu ada ketegangan antara KPU dan DKPP.

Kendati begitu, Mardani juga memahami bahwa DKPP memiliki independensi untuk menegakkan hukum dan etika.

Di lain sisi, Mardani mengatakan komisioner KPU Evi Novida Ginting telah dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) setelah mengajukan gugatan pemberhentiannya.

"Jika berkaitan dengan penegakkan hukum dan etika, DKPP tentu punya independensi. Kasus Evi oleh PTUN sudah diputuskan tidak bersalah," ucapnya.

Diberitakan, DKPP memutuskan memberhentikan Arief sebagai Ketua KPU, Rabu (13/1/2021).

Arief diduga melanggar etik karena menemani Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ke PTUN yang kala itu diberhentikan oleh DKPP.

Ia juga dianggap melanggar etik karena kembali menjadikan Evi sebagai komisioner KPU setelah itu.