ICW Harap Kapolri Terpilih Tingkatkan Kinerja Pemberantasan Korupsi

“Kapolri terpilih harus menjelaskan dan menjalankan agenda reformasi kepolisian, khususnya penguatan integritas personal dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja pemberantasan korupsi,” ucap peneliti ICW Kurnia Ramadhan dalam keterangannya, Jumat (8/1/2021).

Berdasarkan temuan ICW, penindakan kasus korupsi oleh kepolisian pada tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

ICW menemukan bahwa kepolisian menangani 100 kasus korupsi dengan 209 tersangka pada tahun 2019.

Sementara itu, pada tahun 2018, terdapat 162 kasus korupsi yang ditangani kepolisian dengan 337 tersangka.

ICW mengungkapkan, jumlah itu belum memenuhi target kepolisian sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan tahun 2019.

Target kepolisian secara keseluruhan, baik di tingkat pusat dan daerah berjumlah 1.205 kasus.

Kurnia mengatakan, data itu menunjukkan penindakan oleh polisi belum maksimal.

Maka dari itu, ICW menilai diperlukan langkah konkret dari kepolisian, misalnya dengan meningkatkan kualitas penyidik.

“Sehingga, nantinya orientasi penilaian tidak hanya melandaskan pada kuantitas kasus, melainkan juga menyoal aspek kualitas itu sendiri,” tutur Kurnia.

ICW juga menyoroti pelaku kasus korupsi yang ditindak polisi. Kebanyakan, kata Kurnia, aktor yang ditangani polisi sebatas level pelaksana.

Kurnia mengatakan, polisi seharusnya juga dapat mengusut aktor dari unsur penyelenggara negara.

Catatan lain dari ICW adalah polisi belum menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) di tahun 2019.

Padahal, penerapan pasal TPPU dengan pasal tindak pidana korupsi dinilai dapat memberi efek jera kepada pelaku.

Idham Azis akan pensiun pada 1 Februari 2021. Adapun batas waktu pensiun bagi anggota kepolisian adalah 58 tahun.

ICW pun berharap Presiden Joko Widodo menjelaskan indikator pemilihan calon kapolri pengganti Idham sebelum menyerahkan namanya ke DPR RI.

Kurnia juga meminta Presiden Jokowi mengakomodir masukan masyarakat perihal rekam jejak calon kapolri.

“Presiden harus mengecek rekam jejak kandindat calon Kapolri ke lembaga pengawas, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pajak,” tutur dia.