Salin Artikel

Pesan Ma'ruf ke Menteri KP: Importir Jangan Monopoli Budi Daya Lobster

Hal tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf Amin ketika menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono pada Selasa (5/1/2021) di rumah dinas, Menteng, Jakarta Pusat.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, selama ini budi daya lobster dianggap bermasalah karena ada semacam monopoli dari para importirnya.

"Kalau importir tidak monopoli, sebenarnya tidak ada masalah sehingga dengan demikian maka ekspor benih lobster itu akan tetap dikembangkan tetapi dengan syarat bahwa cara pengusaha-pengusaha benur itu membeli dengan harga sesuai," kata Masduki kepada wartawan, Selasa (5/1/2021) malam.

Masduki mengatakan, selain itu para pengusaha benur atau benih lobster juga wajib mempunyai binaan bagi nelayan lobster.

Hal tersebut dibutuhkan agar mereka bisa menjalankan usahanya dengan baik.

"Jadi dengan catatan, importir jangan monopoli. Nelayan lobster selama ini tidak diberdayakan karena harganya murah, makanya dinaikkan, lalu pembinaan harus dilakukan para pengusaha," kata dia.

Jika para pengusaha itu tak sanggup, kata dia, akan ditangani oleh unit pelaksana teknis (UPT) perikanan dari KKP yang ada di berbagai daerah.

Adapun dalam pertemuan tersebut, Menteri KP Wahyu Sakti juga menyampaikan beberapa gagasan untuk program kerjanya kepada Ma'ruf.

Antara lain soal nelayan yang akan lebih diarahkan menjadi nelayan budi daya dan pembinaan para penambak garam.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/06/11232461/pesan-maruf-ke-menteri-kp-importir-jangan-monopoli-budi-daya-lobster

Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke