Salin Artikel

Tangani Covid-19, Epidemiolog: Pemerintah Tak Bisa Hanya Sekedar Ingatkan dan Beri Imbauan

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan, idealnya ada satu regulasi yang membuat penanganan pandemi setara untuk seluruh daerah di Indonesia.

Hal ini menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengingatkan kepala daerah dalam mengendalikan pandemi Covid-19.

"Ya mengingatkan itu harus, itu kewajiban. Tetapi harus ada satu regulasi yang bisa membuat penanganan pandemi itu setara di semua daerah," ujar Dicky saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (30/11/2020).

"Setidaknya, harus ditekankan melakukan tracing, testing dan treatment (3T). Dan ini harus ditargetkan untuk semua, bukan hanya Kemendagri saja, Kemenkes tentunya harus melakukan hal yang sama," lanjutnya.

Selain membuat regulasi yang seragam, Dicky juga menyarankan adanya target untuk menurunkan positivity rate secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.

Dia menegaskan, dua strategi nasional itu seharusnya diturunkan hingga ke daerah.

Dicky menilai, selama hampir sembilan bulan penanganan pandemi Covid-19 penerapan kedua strategi di atas belum maksimal.

"Daerah terkesan jalan sendiri sebab tak ada panduan yang memaksa. Panduan itu harus memaksa. Kenapa? Karena ini situasi sudah serius dan tak tak bisa lagi sekedar imbauan dan ingatkan," tegas Dicky.

Dia mencontohkan sejumlah upaya pemerintah di masa lalu dalam penanganan polio, stunting, penurunan angka kematian ibu dan anak yang selalu merujuk kepada target.

Karenanya, dalam menangani Covid-19 saat ini pun perlu ditegaskan target serupa.

"Komitmen saja tak cukup, harus dilakukan. Jangan lupa perlu ada keterbukaan dari pemerintah," tutur Dicky.

"Keterbukaan dan transparansi itu harus dicontohkan oleh pejabat kita kepada publik," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah untuk mengendalikan pandemi Covid-19 di wilayah masing-masing.

Pengendalian pandemi tak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, tapi juga ekonomi.

Hal ini Jokowi sampaikan saat membuka Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/11/2020).

"Saya minta Menteri Dalam Negeri mengingatkan sekali lagi kepada para gubernur, bupati dan wali kota untuk betul-betul memegang penuh kendali di wilayah masing-masing yang berkaitan dengan masalah Covid-19 dan juga yang berkaitan dengan masalah ekonomi," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Jokowi, sudah menjadi tugas kepala daerah untuk melindungi warga.

Kepala daerah pun diminta memegang data rinci mengenai kasus Covid-19. Seperti kasus aktif, angka kesembuhan dan kematian, termasuk indikator-indikator ekonomi di wilayah.

"Tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya dan juga sudah saya sampaikan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," ujarnya.

Secara khusus, Jokowi menyoroti kasus Covid-19 di Jawa Tengah dan DKI Jakarta yang mengalami peningkatan drastis dalam 2-3 hari terakhir.

Ia pun meminta kepala daerah dan masyarakat di kedua provinsi ini memberikan perhatian penuh terhadap pandemi.

Jokowi juga mewanti-wanti seluruh pihak untuk waspada terhadap penularan virus corona. Pasalnya, berdasarkan data terbaru, kasus aktif Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan.

"Hati-hati, berdasarkan data yang saya terima 29 November, kasus aktif kita sekarang ini meningkat menjadi 13,41 persen," kata dia.

Meski demikian, Jokowi mengatakan, kasus aktif tersebut masih lebih baik dari angka rata-rata dunia. Namun, ia menekankan bahwa angka ini meningkat dibanding kasus aktif minggu lalu sebesar 12,78 persen.

Bersamaan dengan itu, lanjut Jokowi, angka kesembuhan pasien Covid-19 mengalami penurunan pada pekan ini menjadi 83,44 persen. Pekan lalu, persentase kesembuhan mencapai 84,03 persen.

Angka-angka ini memperlihatkan bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia tengah memburuk.

"Ini semuanya memburuk semuanya, karena adanya tadi kasus yang memang meningkat lebih banyak di minggu-minggu kemarin," kata Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/30/21065441/tangani-covid-19-epidemiolog-pemerintah-tak-bisa-hanya-sekedar-ingatkan-dan

Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke