Salin Artikel

KPAI Sebut Uji Coba Belajar Tatap Muka Penting, Ini Hal yang Perlu Diperhatikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menilai, uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) pada sekolah-sekolah yang diunggulkan penting untuk dilakukan.

Menurut Retno, hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kekurangan dan kelebihan apabila sekolah kembali dibuka pada masa pandemi. Selain itu, sekolah tersebut dapat menjadi contoh dalam adaptasi kebiasaan baru di satuan pendidikan jika dinilai berhasil.

"Jadi nanti Januari, yang tidak pernah uji coba, ya harus uji coba dulu. Karena kalau tidak pernah uji coba, tidak terbayang apa masalahnya. Merasa sudah siap, padahal sebenarnya tidak," kata Retno dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertajuk Hasil Pengawasan Penyiapan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi, Senin (30/11/2020).

Adapun sekolah-sekolah unggulan tersebut diharapkan menjadi contoh bagi sekolah lain jika terbukti dapat menerapkan metode PTM di masa pandemi.

Retno menekankan pentingnya uji coba pembukaan sekolah tidak ditentukan dari status zona, melainkan ditentukan oleh kesiapan pihak sekolah dan stakeholder lainnya.

Oleh sebab itu, ia berpendapat, pembukaan sekolah dapat dilakukan apabila semua stakeholder sudah siap. Dalam hal ini, ada kampanye "5 Siap" yaitu daerah siap, sekolah siap, guru siap, orangtua siap, dan siswa siap.

"Kalau ada salah satu tidak siap, maka tunda saja buka sekolah meskipun zonanya berstatus hijau," ujarnya.

Menurut Retno, kriteria pembukaan sekolah bukan hanya penerapan protokol kesehatan, seperti membatasi kapasitas siswa di dalam kelas dan wajib menggunakan masker ketika belajar mengajar. Melainkan ada banyak hal yang menjadi kriteria, salah satu caranya dengan uji coba.

Terkait uji coba, ia menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan mulai dari kapasitas jumlah siswa yang hanya seperempat kapasitas normal.

"Kalau uji coba, kami sarankan ya jangan setengah, tapi seperempat dari jumlah murid. Jadi kalau muridnya 36, uji coba mulai dari 9 anak, karena kita harus mendidik anak ini untuk patuh pada protokol kesehatan," tutur dia.

Kemudian, memulai uji coba dari kelas paling atas. Menurut Retno, siswa tingkat atas akan menjadi contoh adik-adik tingkatnya dalam hal penerapan protokol kesehatan.

"Kalau dia sudah patuh, maka akan dicontoh oleh kelas di bawahnya. Sepanjang yang atas belum patuh. Jangan minta kelas yang bawahnya untuk masuk," ucapnya.

Selain itu, guru juga penting menjadi contoh murid pada saat uji coba pembelajaran tatap muka. Selama pengawasan, KPAI menemukan guru-guru yang masih lalai menerapkan protokol kesehatan di sekolah.

"Jadi kalau guru juga tidak siap, atau patuh terhadap protokol kesehatan. Anak-anak juga akan meniru," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan rencana penyelenggaraan pembelajaran semester Genap TA 2020/2021 di masa pandemi Covid-19.

Hal itu berdasarkan keputusan bersama empat menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan keputusan tersebut, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atau kantor wilayah Kementerian Agama untuk menentukan pembelajaran tatap muka.

"Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan keweanangan kepada pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama, untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya," ujar Nadiem dalam Pengumuman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, Jumat (20/11/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/30/14031611/kpai-sebut-uji-coba-belajar-tatap-muka-penting-ini-hal-yang-perlu

Terkini Lainnya

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke