KPI Diminta Lakukan Sosialisasi Masif tentang Digitalisasi Penyiaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mendorong semua pihak termasuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melakukan sosialisasi masif tentang digitalisasi penyiaran.

Hal itu disampaikan Jazuli dalam acara Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Televisi Digital yang diselenggaran secara daring, Senin (16/11/2020).

"Karena itu saya mendorong semua pihak termasuk KPI yang berada di dalamnya, di dalamnya juga ada DPR yang pertama harus menyosialisasikan digitalisasi penyiaran ini secara masif," kata Jazuli.

Jazuli mengatakan, sosialisasi bisa membuat masyarakat menjadi lebih mudah memahami digitalisasi penyiaran.

Sebab, jika tidak disosialisasikan akan membuat masyarakat memiliki pemahaman yang salah tentang digitalisasi.

"Karena kalau tidak paham ini nanti menimbulkan persoalan baru lagi karena ketidakpahamannya, akhirnya orang menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak pasti," ujar dia.

Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meyakini Indonesia dapat mengejar ketertinggalan apabila melakukan digitalisasi industri penyiaran.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Widodo Muktiyo mengatakan, selain dapat mengejar ketertinggalan, Indonesia juga akan mendapat keuntungan dari digitalisasi tersebut.

"Kominfo percaya tahun 2022 Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan akan mengambil untung dari digitalisasi industri penyiaran," kata Widodo di acara seminar rapat koordinasi nasional (rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Senin (2/11/2020).

Selain itu, Kominfo juga meyakini bahwa melalui adopsi teknologi digital dan koordinasi intensif dengan KPI, maka transformasi lembaga penyiaran di Tanah Air dapat berjalan cepat.

Bahkan, kata dia, trnsformasinya dapat meninggalkan para kompetitor dari negara lain.

"Sehingga dapat mendukung pemulihan bangsa dari pandemi Covid-19 dan meningkatkan pemulihan ekonomi nasional," ujar Widodo.