Pantau Sidang Kasus Djoko Tjandra, Bareskrim Tak Tutup Kemungkinan Penyelidikan Lanjutan

Menurutnya, tak menutup kemungkinan pihaknya melakukan penyelidikan lanjutan apabila ada fakta baru dalam sidang.

“Kita tetap mengikuti proses tersebut dan apabila ada fakta-fakta baru tentunya bisa digunakan untuk bahan lidik lanjutan," kata Listyo ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (13/11/2020).

Sejak awal penanganan kasus tersebut, katanya, Bareskrim selalu membuka ruang untuk bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, supervisi juga telah dilakukan. Misalnya, proses gelar perkara di Bareskrim yang mengundang KPK dan sebaliknya.

Maka dari itu, menurut Listyo, Bareskrim terbuka untuk memberikan dokumen perkara Djoko Tjandra yang diminta KPK.

“Terkait dengan berkas yang diperlukan untuk KPK, Polri terbuka lebar untuk memberikan dokumen jika diperlukan,” ujarnya.

Adapun sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengungkapkan, pihaknya telah dua kali meminta dokumen perkara Djoko Tjandra kepada Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri. Namun, dokumen perkara belum diterima KPK.

Bareskrim juga menyambut peran-peran yang dilakukan oleh KPK dalam kasus tersebut.

“Terkait dengan peran dan penyidikan oleh KPK, Bareskrim Polri sangat terbuka karena kita ingin memperkuat dan melakukan sinergi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ucap Listyo.

Diberitakan, KPK belum memperoleh dokumen perkara Djoko Tjandra meski sudah dua kali meminta kepada Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung.

"Tim supervisi telah dua kali meminta dikirimkan salinan berkas, dokumen-dokumen dari perkara tersebut, baik dari Bareskrim maupun Kejagung, tapi hingga saat ini belum kami peroleh," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Kamis (12/11/2020).

Nawawi menuturkan, KPK membutuhkan dokumen tersebut untuk ditelaah dengan dokumen-dokumen laporan masyarakat, termasuk laporan dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).

Ia mengatakan, lewat penelaahan tersebut, KPK dapat membuka peluang untuk mengusut kasus korupsi yang belum tersentuh oleh Bareskrim dan Kejagung.

Diketahui, Bareskrim menangani kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice di Interpol atas nama Djoko Tjandra.

Dalam kasus ini, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka yakni, Djoko Tjandra sendiri, pengusaha Tommy Sumardi, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte, dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo.

Saat ini, proses persidangan keempat terdakwa masih bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.