Ritual Keagamaan hingga Farmasi, Ini Larangan yang Tidak Berlaku dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol kembali dibahas di Badan Legislasi ( Baleg) DPR.

Berdasarkan draf RUU Larangan Minuman Beralkohol yang diperoleh dari pimpinan Baleg, RUU tersebut mengatur larangan konsumsi minuman alkohol. Namun, larangan itu tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 berbunyi: "Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas."

Adapun jenis kegiatan yang diberi pengecualian tersebut diatur pada Pasal 8 Ayat 2 meliputi kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pada Pasal 8 Ayat 3 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud ayat 2 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Adapun Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 yang dimaksud dalam RUU ini adalah aturan mengenai larangan memproduksi, menyimpan, mengedarkan, menjual dan mengonsumsi minuman beralkohol.

Pasal 5 menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Sementara itu, Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7 menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Lebih lanjut, Pasal 4 yang dimaksud dalam RUU ini adalah terkait klasifikasi minuman beralkohol yaitu mulai dari golongan A sampai golongan C, minuman beralkohol tradisional dan minuman racikan.

Pada Pasal 4 Ayat 1 RUU Larangan menyatakan, minuman beralkohol golongan A adalah minuman dengan kadar etanol lebih dari 1-5 persen.

Kemudian, minuman beralkohol golongan B dengan kadar etanol lebih dari 5-20 persen. Sementara itu, minuman beralkohol golongan C dengan kadar etanol 20-55 persen.

Pada Pasal 4 Ayat 2 RUU Larangan Minuman Beralkohol juga disebutkan bahwa selain minuman beralkohol berdasarkan golongan, minuman beralkohol yang ikut dilarang meliputi minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau racikan.

Salah satu pengusul, anggota DPR dari Fraksi PPP Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan, RUU Larangan Minol bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif akibat pengonsumsian minuman beralkohol.

Menurutnya, soal minuman beralkohol belum diatur secara spesifik dalam undang-undang. Pengaturannya saat ini masuk dalam KUHP yang deliknya dinilai terlalu umum.

Sedangkan, ia mengatakan, aturan larangan minuman beralkohol merupakan amanah konstitusi dan agama bahwa tiap orang berhak hidup sejahtera di lingkungan yang baik.

"Sebab itu, melihat realitas yang terjadi seharusnya pembahasan RUU Minuman Beralkohol dapat dilanjutkan dan disahkan demi kepentingan generasi yang akan datang," kata Illiza, Rabu (11/11/2020).