KPK: Laporan Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Suharso Monoarfa Masih Dalam Verifikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa.

"Sejauh ini memang benar ada laporan itu dari masyarakat dan masih dalam proses verifikasi dan ditelaah lebih jauh terkait dengan data yang dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (12/11/2020).

Ali menuturkan, nantinya KPK akan memutuskan apakah laporan tersebut tergolong gratifikasi atau dugaan tindak pidana korupsi lainnya.

Ia mengatakan, KPK sejauh ini baru menerima surat pengaduan dari pelapor yang disertai dengan data-data dan belum menerima tambahan bukti dari pelapor.

"Tentu berupa data-datanya berupa apa ya tidak bisa kami sampaikan karena itu menjadi ranah dari direktorat baik itu pengaduan masyarakat maupun gratifikasi," ujar Ali.

Suharso dilaporkan ke KPK oleh kader PPP Nizar Dahlan. Dalam laporan Nizar, Suharso diduga menerima gratifikasi dalam bentuk pinjaman pesawat jet pribadi saat melakukan kunjungan ke Aceh dan Medan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai, laporan yang disampaikan Nizar ke KPK terkait dugaan gratifikasi mengada-ada.

Arsul juga menilai laporan Nizar didasari oleh ketidaksenangan. Sosok Nizar Dahlan, kata Arsul, dahulunya adalah kader Partai Bulan Bintang (PBB). Setelah keluar dari PBB, Nizar pindah ke PPP.

"Karena ketidaksenangan akibat ada permintaan yang tidak dipenuhi," kata Arsul, tanpa mengungkap permintaan Nizar yang dimaksud.