Salin Artikel

Survei LSI Tunjukkan Kepercayaan ke KPK Rendah, Febri Diansyah Singgung soal Gimmick

Hasil survei itu menunjukkan, hanya 67 persen responden yang memercayai KPK dalam mengawasi penyaluran bantuan penanganan Covid-19.

"Tadi saya agak kaget juga ketika melihat salah satu slide ya, dari sana disebutkan tingkat kepercayaan terhadap KPK itu berada di nomor urut ke-7 terkait dengan pengawasan penyaluran bantuan untuk mengatasi dampak wabah virus corona," kata Febri, yang disiarkan akun YouTube LSI, Selasa (3/11/2020).

Febri yang merupakan mantan Juru Bicara KPK itu menilai hasil survei LSI tersebut mesti menjadi otokritik bagi KPK.

Febri mengatakan, KPK sebetulnya sudah melakukan beragam hal untuk mencegah terjadinya korupsi terkait penanganan Covid-19. Namun, ia menduga hal itu belum dirasakan oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, Febri mendorong agar KPK melakukan kegiatan yang efeknya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat, tidak sebatas seremonial atau gimmick.

"Kita tahu persis bahwa dalam kondisi pandemi ini pendekatan-pendekatan yang cenderung seremonial apalagi gimmick begitu ya, itu akan sulit sekali diterima oleh masyarakat," ujar Febri.

Menurut Febri, KPK masih memiliki kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan publik di tengah pandemi dengan syarat meninggalkan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial dan melakukan kegiatan yang berdampak langsung bagi publik.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, kata Febri, justru akan semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK.

"KPK saya pikir punya peluang besar saat ini untuk membuktikan pada publik bahwa apa yang dilakukannya itu dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dalam konteks pandemi ini," kata Febri.

Dalam surveinya, LSI mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap beberapa lembaga dalam mengawasi penyaluran bantuan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Hasilnya, Presiden mengisi posisi puncak sebagai lembaga paling dipercaya publik dengan 14 persen responden sangat percaya, 67 persen responden cukup percaya, 15 persen responden percaya, 1 persen responden sangat tidak percaya, dan 3 persen responden tidak menjawab.

Sementara, KPK berada di urutan ketujuh dengan 7 persen reposnden sangat percaya, 60 persen responden cukup percaya, 24 persen responden tidak percaya, 3 persen responden sangat tidak percaya, dan 6 responden tidak menjawab.

Adapun survei LSI ini dilakukan terhadap 1.200 orang responden yang diwawancarai melalui telepon dalam kurun waktu 13-17 Oktober 2020.

Survei ini memiliki margin of error sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/03/17344721/survei-lsi-tunjukkan-kepercayaan-ke-kpk-rendah-febri-diansyah-singgung-soal

Terkini Lainnya

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke