Di Pertemuan Antikorupsi G20, Firli Bahuri Soroti Korupsi di Tengah Pandemi

Dalam sambutannya, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi di tengah masa pandemi Covid-19.

"Kami juga berkomitmen untuk memastikan bahwa semua lembaga penegak hukum menggiatkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi sebagai peran serta memitigasi dampak pandemi Covid-19," kata Firli dikutip dari siaran pers, Jumat (23/10/2020).

Pertemuan G20 Anti-Corruption Ministers Meeting itu merupakan pertemuan setingkat menteri atau pimpinan lembaga yang diselenggarakan untuk merayakan 10 tahun G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG).

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu isu yang paling disorot dalam pertemuan tersebut karena pandemi telah merapuhkan kondisi sosial dan ekonomi global.

Seluruh negara yang hadir pun menekankan kerapuhan tersebut menimbulkan ancaman dan dampak serius korupsi dalam pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, investasi dan inovasi, serta kepercayaan antara pemerintah dan warga negara.

Semua delegasi menyepakati harus ada tindakan darurat pada saat krisis ekonomi dan pemulihan.

Namun di sisi lain, tindakan darurat dapat menimbulkan risiko penyelewengan, penipuan dan bentuk korupsi lainnya.

Oleh karena itu, kesepakatan multilateral dalam pemberantasan korupsi dinilai menjadi hal penting, terutama melalui penerapan dan pemantauan komitmen dan norma internasional, khususnya dalam pertukaran informasi.

Seluruh negara anggota G20 ACWG pun berkomitmen untuk memperkuat perjanjian dalam pemberantasan korupsi.

Pertemuan tersebut mengesahkan pernyataan komitmen bersama berupa deklarasi tingkat menteri serta 11 dokumen kesepakatan G20 ACWG.

Salah satu dokumen yang disepakati adalah G20 Anti-Corruption Ministerial Communiqué yang memperkuat komitmen antikorupsi negara-negara anggota G20.

Dokumen lain yang disepakati adalah Annex A: G20 Call to Action on Corruption and COVID-19 yang memuat prioritas negara-negara G20 dalam menyusun dan mengimplementasi kebijakan antikorupsi di masa pandemi.

Prioritas yang tercantum dalam dokumen itu terbagi dalam tiga komitmen besar, yakni mengutamakan transparansi dalam menanggulangi virus Covid-19, mempertahankan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan pengawasan, serta menjaga integritas untuk proses pemulihan jangka panjang di segala sektor.