Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Sejumlah Pejabat AS

"Beliau akan bicara tentang kerja sama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia," ujar Juru Bicara Menhan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2020).

Adapun pembahasan kerja sama pertahanan tersebut masuk dalam agenda kunjungan kerja Prabowo ke AS dalam rangka memenuhi undangan Mark Esper pada 15-19 Oktober 2020.

Selain membahas kerja sama pertahanan kedua negara, Prabowo juga akan membicarakan upaya melanjutkan berbagai kerja sama yang sudah dilakukan Indonesia-AS.

Menurut Dahnil, Prabowo selama di AS tidak hanya bertemu dengan Mark Esper, melainkan sejumlah pejabat di pemerintahan Presiden Donald Trump.

"Bertemu dengan banyak pihak terutama terkait dengan pertahanan di Amerika Serikat," kata Dahnil.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo pada Kamis (15/10/2020), menghadiri pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan Amerika Serikat ( AS) di Gedung Pentagon.

"Prabowo tiba di Washington pekan ini dan diharapkan bertemu pejabat tinggi di Pentagon pada hari Kamis," demikian tulis surat kabar The New York Times sebagaimana dilansir Kompas.com, Kamis.

Kehadiran Prabowo di Pentagon itu guna memenuhi undangan Menteri Pertahanan AS Mark Esper, beberapa waktu lalu.

Meski demikian, kehadiran Prabowo di AS disorot tajam oleh aktivis HAM dalam negeri.

Sorotan tajam muncul lantaran Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan visa untuk Prabowo.

Diketahui, AS memasukkan nama Prabowo ke daftar hitam orang-orang yang dilarang masuk ke AS selama lebih dari dua dekade.

Hal itu disebabkan oleh dugaan keterlibatan Prabowo Subianto dalam pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia.

Amnesty International beserta enam organisasi masyarakat yang bergerak di bidang HAM bahkan mendesak Presiden Donald Trump turun tangan demi membatalkan kunjungan Prabowo ke AS.

"Prabowo Subianto adalah mantan jenderal Indonesia yang telah dilarang sejak 2000 memasuki AS karena dugaan keterlibatan langsungnya dalam pelanggaran hak asasi manusia," kata kelompok aktivis HAM dalam sebuah surat kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Adapun surat tersebut memuat berbagai organisasi pengawas HAM, antara lain dari Amnesty Internasional, Amnesty Internasional Indonesia, Imparsial, dan Kontras.