Salin Artikel

Pemilu 5 Kotak Suara Dinilai Membuat Pemilih Tak Rasional

Pemilu 5 kotak suara terjadi di tahun 2019, menggabungkan Pilpres, pemilihan anggota DPD, DPR RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota.

"Pemilu lima kotak itu adalah penyelenggaraan praktik elektoral yang sangat berat, kompleks, rumit dan cenderung membuat pemilih tidak rasional," kata Titi dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (15/10/2020).

Menurut Titi, pemilih menjadi tidak rasional di Pemilu 5 kotak suara karena atensi mereka hanya bertumpu pada Pilpres.

Dengan demikian, perhatian yang diberikan kepada pemilu legislatif menjadi minim.

Hal itu, kata Titi, dibuktikan dari tingginya jumlah surat surat suara tidak sah pada pemilihan DPD dan DPRD akibat tak dicoblos atau dicoblos lebih dari satu kali.

"Ini akibat distribusi isu yang tidak setara dan didominasi oleh Pilpres," ujarnya.

Selain itu, lanjut Titi, yang paling ironis adalah penyelenggara pemilu yang mengalami kelelahan. Pada Pemilu 2019, terdapat lebih dari 500 penyelenggara pemilu yang tutup usia.

Hal ini terjadi karena diduga penyelenggara mengalami kelelahan dalam penyelenggaraan pemilihan.

"Selain juga ini ada kontribusi dari kegagalan menangkap dampak teknis dari pemilihan 5 kotak," kata Titi.

Untuk mencegah terulangnya hal tersebut, Perludem mengusulkan agar pemilu digelar dalam dua model.

Pertama, pemilu serentak nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan DPD.

Kemudian, dua tahun pasca pemilu serentak nasional, dilakukan pemilu lokal yang menggabungkan pemilihan kepala daerah, anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Mekanisme pemilu yang demikian dinilai lebih rasional dan dapat mengatasi persoalan-persoalan yang muncul ketika pemilu digelar membarengkan 5 kotak suara.

"Dan model ini adalah konstitusional karena dibenarkan oleh Putusan MK nomor 55/PUU-XVV/2019," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/16044851/pemilu-5-kotak-suara-dinilai-membuat-pemilih-tak-rasional

Terkini Lainnya

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke