Salin Artikel

Epidemiolog Curiga Tes Covid-19 Ditekan demi Kepentingan Pilkada

Upaya itu dilakukan untuk menciptakan kondisi seakan-akan suatu daerah masuk zona hijau dan aman dari penularan virus.

Padahal, kata Pandu, penularan virus corona masih terjadi di seluruh Indonesia sehingga semestinya tak ada zona hijau Covid-19.

"Supaya tidak kelihatan bahwa pandemi itu menjadi tinggi, banyak petahana yang mau ikut lagi itu berusaha menekan testing," kata Pandu dalam diskusi virtual, Rabu (14/10/2020).

"Sejak awal kita mau melakukan pilkada seperti itu, sehingga seakan-akan wilayah itu hijau, tapi hijaunya artifisial karena menekan jumlah testing," lanjut dia.

Kompas.com sedang berupaya mengonfirmasi kecurigaan Pandu tersebut ke Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Namun, belum ada jawaban resmi.

Pandu Riono melanjutkan, angka tes Covid-19 di Indonesia masih sangat rendah. Angka tes Covid-19 di Tanah Air masih kalah jauh dibandingkan berbagai negara.

Padahal, untuk dapat mengetahui penularan virus yang sesungguhnya, testing harus dilakukan secara masif.

"Jadi testing kita kan sangat rendah, itu yang menjadi masalah, kalau testingnya rendah ya kasusnya rendah," ujar Pandu.

Menurut dia, selama tujuh bulan masa pandemi di Indonesia, belum terlihat keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan penularan virus.

Hal ini terbukti dari kurva pandemi yang masih terus naik. Diprediksi, penularan masih akan terjadi beberapa waktu ke depan, bahkan hingga hari pemungutan suara Desember 2020.

Pandu pun mengaku heran lantaran rencana penyelenggaraan pilkada tak disertai dengan upaya masif untuk menekan angka penularan virus.

"Saya bingung, ketika kita sudah punya agenda nasional pilkada, misalnya kita harus terkendali Agustus. Tapi enggak ada target karena nggak ada plan of action," kata dia.

Menurut Pandu Riono, semestinya pemerintah meningkatkan upaya testing, pelacakan dan isolasi bagi mereka yang terinfeksi Covid-19.

Rencana penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi, kata dia, harus diikuti dengan jaminan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat.

"Kondisi aman itu adalah prasyarat untuk pilkada yang berkualitas. Kalau belum aman, kalau dipaksakan mungkin bisa terjadi, pilkada terselenggaran tapi pertanyaan berikutnya ini kah pilkada yang menjadi tujuan kita," ucap Pandu Riono.

Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/14/16454061/epidemiolog-curiga-tes-covid-19-ditekan-demi-kepentingan-pilkada

Terkini Lainnya

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke