Militer, Pandemi, dan Isu PKI

TIGA kata dalam judul di atas relevan dikaitkan dengan insiden yang terjadi di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Timur. Unsur kejadiannya adalah purnawirawan jenderal TNI, protokol kesehatan, dan upaya persuasi dari jajaran Kodam.

Peristiwa ini bermula saat sejumlah purnawirawan TNI datang ke TMP Kalibata untuk memberikan penghormatan pada para korban Gerakan 30 September.

Mereka datang mengenakan baret kesatuan tempat mereka pernah mengabdi, tak lupa dengan tanda pangkat di baretnya. Di antara mereka tampak mantan Panglim TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Para mantan tentara ini tergabung dalam Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Rakyat (PPKN).

Awalnya suasana tampak tenang. Dandim Jakarta Selatan Kolonel Ucu Yustiana yang ikut mengawasi kegiatan ini mengingatkan secara persuasif kepada rombongan para purnawirawan untuk memperhatikan protokol kesehatan.

Belakangan muncul sejumlah massa yang memprotes kegiatan ini. Terjadilah kericuhan. Sejumlah purnawirawan mengejar massa yang menggunakan angkutan umum.

Apa yang terjadi sesungguhnya? Mengapa isu Partai Komunis Indonesia (PKI) terus muncul? PKI itu hantu atau fakta?

Kata Gatot Nurmantyo

Dalam sejumlah kesempatan wawancara dengan media, Gatot Nurmantyo mengungkapkan, aksi PPKN ini sudah meminta izin dari Garnisun. Gatot juga mengatakan bahwa acara PPKN ini merupakan undangan dari Letjen Marinir (Purn) Suharto.

“Saya hadir ke sana atas undangan Letjen Purn Marinir Suharto sebagai Ketua PPKN. Beliau datang ke saya minta saya sebagai Irup (inspektur upacara). Saya bilang, Pak, saya jangan Irup karena bapak sebagai pimpinan PPKN,” kata Gatot seperti dikutip Channel TVOne di Youtube, Jumat (2/10/2020).

“Lalu saya tanya apakah sudah izin ke Garnisun? Lalu Pak Harto proses izin ke Garnisun sudah ada. Nah kalau sudah ada, minta perwira upacaranya dari Garnisun. Itu sudah dilaksanakan,” ujar Gatot.

Jawaban Pepabri

Atas kejadian ini, Ketua Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) Jenderal (Purn) Agum Gumelar yang diwawancara di Kompas TV mengungkapkan keprihatinannya.

"Terus terang saja saya merasa prihatin dan bahkan kesal melihat kejadian itu. Terutama untuk mereka yang kemarin mengenakan baret merah dengan gagah perkasa. Saya ini mantan Danjen Kopassus," kata Agum pada hari yang sama.

"Seharusnya mereka itu menjadi prajurit baret merah yang dicintai dan mencintai rakyat. Ini malah kejar-kejaran dengan mahasiswa. Apa itu," ungkap Agum menyatakan kekecewaannya.

“Jadi cara-cara seperti kemarin itu, mohon maaf ya, sebagai prajurit baret berah, saya sebagai mantan Danjen saya ingin koreksi, tidak seperti itu. Jangan terlalu murah meneriakkan Komando di tempat-tempat yang tidak tepat," kata Agum lagi.

Apa yang terjadi?

Saya menemui Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Menurut Dudung, para purnawirawan tersebut tidak memiliki izin melakukan kegiatan.

"Izin untuk menggelar ziarah itu ditujukan ke Kemensos (Kementerian Sosial) karena TMP Kalibata di bawah Kemensos. Namun, dari Kemensos tidak diizinkan dengan alasan Covid-19,” jelas Dudung.

“Dalam acara itu, di luar dugaan ada sebagian yang memanfaatkan situasi untuk mendeklarasikan mendukung KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) dan menyinggung masalah kebijakan pemerintah saat ini," kata Dudung kepada saya.

Saya melanjutkan pertanyaan soal isu PKI. Selama ini isu PKI biasanya diteriakkan oleh para purnawirawan TNI. Saya ingin mendengar dari seorang prajurit aktif terkait isu ini.

"Panglima, saya bertanya, apakah PKI itu masih ada?" kata saya.
“Tidak ada!” Jawab Pangdam Jaya tegas.

"Bukankah ideologi itu tidak pernah mati?" sambung saya.

"Jika ada komunisme atau militansinya (semangatnya), apakah ada buktinya? kan tidak!" kata Dudung.

"Artinya Anda berbeda pendapat dengan purnawirawan?"

"Purnawirawan yang mana? Ada banyak purnawirawan. Tentu tidak layak dikaitkan hanya dengan segelintir purnawirawan saja!"

Lepas dari perdebatan ada atau tidak adanya PKI di Indonesia saat ini, pertanyaannya sebenarnya apakah ideologi ini masih memikat hati.

Bukankah kini kapitalisme yang paling depan memimpin sendi-sendi kehidupan banyak negara di dunia. Kapitalisme memberi ruang aktivitas ekonomi yang amat luas bagi individu. Konsekuensinya memang ada kesenjangan yang tinggi di antara masyarakat dalam hal akumulasi modal.

Kalaupun tidak puas dengan kapitalisme, apakah komunisme masih memikat hati menjadi alternatif? Komunisme menempatkan sistem ekonomi terpusat pada militer dan central buereau alias partai komunis. Tidak ada lagi kebebasan individu. Bukankah ini bertentangan dengan kehendak zaman.

Pertanyaan lain, mengapa isu ini baru muncul pada 2015 setelah lama tak muncul?

Pertanyaan-pertanyaan di atas mesti dijawab dengan pengetahuan plus kepala dingin, bukan dengan data berbasis berita tak jelas apalagi hoaks yang menyebar ke ruang-ruang emosi pribadi!

Saya Aiman Witjaksono...

Salam.