Hukuman Didiskon MA, Ini Perjalanan Vonis Kasus Anas Urbaningrum

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Hukuman yang seharusnya dijalani Anas pun berkurang enam tahun dari semestinya.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama delapan tahun, ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp 300 juta dengan ketentuan apabila deda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama tiga bulan," demikian bunyi putusan majelis hakim PK, Rabu (30/9/2020).

Anas diketahui telah mengajukan PK pada Juli 2018 lalu. Mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Indonesia itu sebelumnya keberatan dengan vonis 14 tahun penjara yang dijatuhkan MA di tingkat kasasi.

Dipotongnya masa hukuman yang harus dijalani Anas diputuskan oleh hakim agung PK yang terdiri atas Sunarto sebagai ketua majelis yang didampingi hakim anggota Andi Samsan Nganro dan Mohammad Askin.

Namun, meski dipotong, majelis hakim PK tetap menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah Anas menyelesaikan pidana pokok.

Selain itu, Anas juga tetap dihukum memembayar uang pengganti sebesar Rp 57,59 miliar dan 5.261.070 dollar AS.

Menurut Andi Samsan Nganro yang juga merupakan Juru Bicara MA, ada kekhilafan hakim yang dinilai dapat dibenarkan. Sehingga, permohonan PK yang diajukan Anas dikabulkan.

Berikut perjalanan vonis Anas Urbaningrum dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi:

1. Ditetapkan tersangka

Anas merupakan terpidana dalam kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang pada 2010-2012.

Keterlibatan Anas dalam kasus tersebut bermula dari pernyataan mantan Bendahara Partai Demokrat, M Nazaruddin, pada tahun 2011.

Saat itu, Nazaruddin tengah melarikan diri ke luar negeri usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan.

Setelah itu, KPK mulai menyelidiki informasi tersebut dan menetapkan Anas sebagai tersangka pada kurun Februari 2013.

2. Vonis tingkat pertama

Pada akhir September 2014, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada Anas. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider kurungan selama tiga bulan.

Vonis yang dijatuhkan pun jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan yang diajukan jaksa KPK. Tim jaksa, sebelumnya mengajukan agar Anas divonis 15 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp 94 miliar dan 5,2 juta dollar AS.

Menurut KPK, uang ini senilai dengan fee proyek yang dikerjakan Grup Permai. Jaksa KPK menduga Anas dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, bergabung dalam Grup Permai untuk mengumpulkan dana.

Selain menjatuhkan vonis 8 tahun, majelis hakim juga memerintahkan jaksa menyita tanah di Pondok Ali Ma'sum, Krapyak, Yogyakarta. Tanah seluas 7.870 meter persegi itu disebut merupakan hasil korupsi yang dilakukan Anas.

3. Vonis tingkat banding

Setelah dijatuhi vonis tingkat pertama, melalui kuasa hukumnya, Anas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Selanjutnya, pada Februari 2015, majelis hakim banding memutus hukuman Anas menjadi 7 tahun penjara atau turun 1 tahun dibandingkan vonis di tingkat pertama.

Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, M Hatta menyatakan, dalam putusan banding tersebut Anas tetap dikenakan denda sebesar Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan.

Namun, aset tanah di Krapyak yang sebelumnya sempat diperintahkan untuk disita oleh jaksa KPK, dikembalikan ke pesantren yang dipimpin oleh mertuanya, Attabik Ali.

"Tanah yang Krapyak dikembalikan ke pesantren untuk kepentingan santri," kata Hatta saat dihubungi pada 6 Februari 2015 silam.

4. Vonis tingkat kasasi

Kendati dijatuhi vonis yang lebih ringan, Anas justru mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Permohonan pun ditolak. Majelis hakim kasasi yang dipimpin oleh Artidjo Alkostar justru menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu.

Selain itu, Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan.

Hakim Agung Krisna Harahap menjelaskan, Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara.

"Apabila uang pengganti ini dalam waktu satu bulan tidakdilunasinya, maka seluruh kekayaannya akan dilelang. Apabila masih juga belum cukup, ia terancam penjara selama empat tahun," kata Krisna, seperti dilansir dari Antara.

Selain itu, MA juga mengabulkan permohonan jaksa KPK yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam menduduki jabatan publik.