Aturan Belum Final, KPU Buka Peluang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Dilakukan secara Daring

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan, ada peluang konser musik dalam kampanye Pilkada 2020 dilakukan secara daring.

Sebab menurutnya, peraturan yang memperbolehkan konser musik dalam kampanye sifatnya belum diputuskan dan disepakati secara final.

"Kerangkanya adalah dalam masa kampanye dan terkait dengan PKPU pelaksanaan Pemilihan di masa pandemi, semua hal yang bersifat tidak sesuai protokol kesehatan dilaksanakan secara daring, termasuk di antaranya konser musik," ujar Viryan saat mengisi diskusi daring bertajuk Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi Corona, Sabtu (19/9/2020).

"Poinnya adalah, peraturan ini belum final. Kita masih melakukan harmonisasi peraturan tersebut . Kalau sudah final Kan sudah ada nomornya, misalnya PKPU nomor berapa. Ini kan masih rancangan," lanjut Viryan.

Dia mencontohkan konser daring yang dilakukan almarhum musisi Didi Kempot saat awal pandemi Covid-19, bisa dijadikan contoh bagaimana penyelenggaraan konser saat pilkada nanti.

Lebih lanjut Viryan menjelaskan bahwa substansi dari kampanye adalah bagaimana calon pemilih mendapatkan informasi yang memadai. Kemudian, peserta juga punya kesempatan yang luas untuk meyakinkan calon pemilih.

"Dalam konteks itu kami berupaya memberikan ruang yang luas untuk peserta pemilihan melakukan berbagai hal yang dimungkinkan oleh undang-undang kepada pemilih," ungkap Viryan.

Berdasarkan cara pandang itu, semua saluran yang memungkinkan diatur dan dirancang oleh KPU. Termasuk konser musik yang masuk ke dalam poin kegiatan lain dalam kampanye yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Namun, dalam kondisi pandemi saat ini, pelaksanaan konser musik saat kampanye tentu harus disesuaikan.

Menurut Viryan, dalam PKPU Nomor 6 tahun 2020 sudah disebutkan bahwa semua hal yang terkait dengan kegiatan yang berpotensi melanggar protokol Covid-19 seperti kerumunan, itu tidak dimungkinkan dilakukan.

"Jadi (sebaiknya) dilakukan secara daring. Jadi sebenarnya sudah ada pengaturan secara umum tentang itu," ujar Viryan.

"Namun demikian, kami akan menetapkan peraturan kampanye dengan mempertimbangkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Sehingga bukan hanya konser musik, kan ada juga jalan sehat, rapat umum kami perhatikan masukan masyarakat," lanjutnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak menyoroti dibolehkannya kegiatan konser musik dalam kampanye Pilkada 2020.

Hal tersebut pertama kali diungkapkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dalam webinar bertajuk Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Pemilihan Serentak 2020 yang digelar Selasa (15/9/2020).

Saat itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Wisnu Widjaja yang mewakili Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo menyebut, aturan-aturan di dalam Peraturan KPU ( PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19 memberi celah potensi terjadinya kerumunan massa.

"Utamanya di pasal 59 yang soal debat publik, itu masih ada (aturan soal) pendukung yang hadir sebanyak 50 orang. Ini yang perlu nanti dicermati sebab nanti akan ada cukup (banyak) orang," ujar Wisnu.

"Lalu soal masih dibolehkannya konser musik dan perlombaan di pasal 63. Ini mungkin kan juga akan ada (potensi) pengumpulan massa dan arak-arakan ya," tutur dia.

Adapun pasal 63 ayat (1) yang dimaksud Wisnu mengatur tujuh kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan undang-undang (UU).

Ketujuh kegiatan itu yakni kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazaar dan/atau donor darah, peringatan hari ulang tahun Partai Politik, dan/atau melalui Media Daring.